Upaya Pemerintah Jokowi agar PLTU Ramah Lingkungan dan Tak Ganggu Masyarakat

Minggu, 27 September 2020 12:15 Reporter : Idris Rusadi Putra
Upaya Pemerintah Jokowi agar PLTU Ramah Lingkungan dan Tak Ganggu Masyarakat Pembangkit listrik. ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - Pemerintah Jokowi melakukan berbagai upaya agar keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di berbagai daerah menjadi lebih ramah lingkungan dan tidak mengganggu kehadiran masyarakat sekitar.

Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), RM Karliansyah mengatakan, kehadiran PLTU ramah lingkungan itu dijamin melalui Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup No 15 tahun 2019.

"Peraturan yang ada di dalam Permen No 15 tahun 2019 ini menerapkan baku mutu yang jauh lebih ketat dari baku mutu sebelumnya," kata Karliansyah dikutip dari Antara, Minggu (27/9).

Melalui regulasi ini, pemerintah tidak membiarkan adanya kegiatan usaha yang mencemari lingkungan sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dengan adanya PLTU, yang selama ini dianggap menjadi salah satu penyebab terjadinya kerusakan alam.

Selain itu, pembinaan juga akan dilakukan terus menerus sehingga pengusahaan pembangkit lebih taat dengan integrasi pemantauan dengan CEMS (Continous Emission Monitoring System) ke KLHK melalui SISPEK (Sistem Informasi Pemantauan Emisi Kontinu Perusahaan) sebagai bentuk perusahaan akan terawasi secara langsung.

Dia menjelaskan, penyusunan peraturan ini juga sudah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti instansi pembina (Kementerian ESDM), perusahaan, asosiasi, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi. Baku mutu yang berlaku dalam peraturan ini jauh lebih ketat jika dibandingkan dengan baku mutu yang berlaku di lingkup regional Asia dan mengadopsi peraturan internasional.

Saat ini, banyak pembangkit telah menggunakan alat pengendali emisi yaitu partikulat dengan Electrostatic Precipitator (ESP) atau Bag House Filter, Nitrogen Oxida (NOx) menggunakan Low NOx Burner dan Sulfur Dioksida (SO2) dengan Flue Gas Desulfurization (FGD).

Selain itu, pemerintah juga memantau setiap pembangkit dengan pembangkit yang memiliki kapasitas > 25 MW atau kecil dari 25 MW dengan kadar Sulfur di atas dua persen wajib menggunakan peralatan CEMS. Sedangkan PLTMG yang memiliki kapasitas lebih besar dari 15 MW wajib memasang CEMS.

Baca Selanjutnya: Pemberian Izin Harus Penuhi Syarat...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini