Upaya Kemenkeu Percepat Pencairan Belanja Pemerintah Jelang Tutup Tahun 2020
Merdeka.com - Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan tengah mempercepat pencairan belanja pemerintah jelang akhir tahun. Berbagai langkah dilakukan untuk mempercepat realisasi anggaran untuk mendorong upaya pemulihan ekonomi.
Direktur Jenderal Perbendaharaan, Andin Hadiyanto, menyadari pandemi Covid-19 membuat 7.134 pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan harus cepat menyesuaikan cara kerja yang efektif, efisien dan aman untuk menyukseskan penanganan 13 program dan juga program strategis nasional dan menjaga aspek kesehatan.
"Tahun ini adalah tahun yang luar biasa bagi kita semua tidak terkecuali ini juga insan perbendaharaan yang semuanya berjumlah 7.134 pegawai harus mampu beradaptasi dalam waktu yang cepat untuk menyukseskan penanganan 13 program, program strategis nasional dan langkah-langkah strategis dalam beberapa aspek utamanya aspek kesehatan," jelasnya seperti dilansir dari laman resmi Kemenkeu, Kamis (24/12).
Andin menambahkan, untuk optimalisasi proses bisnis, pihaknya menyempurnakan regulasi dan menggunakan teknologi informasi untuk percepatan pelaksanaan anggaran. Di mana sudah ada beberapa aplikasi yang dibuat untuk memudahkan pencairan anggaran
"DJPb menerapkan relaksasi dan simplifikasi persyaratan pencairan Dana Desa, penggunaan kartu kredit pemerintah serta penggunaan aplikasi SAKTI web untuk Surat Perintah Membayar (SPM) atau e-SPM," ujarnya.
Selain itu, DJPb juga memberikan fleksibilitas penggunaan anggaran serta percepatan pembayaran, melalui mekanisme Uang Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP) mempermudah Kementerian/Lembaga dalam melakukan belanja negara khususnya untuk pelaksanaan program-program PEN, dengan tetap menjaga akuntabilitas dan transparansinya.
Menkeu Proyeksi Serapan Belanja APBN Kuartal IV 2020 Capai Rp798,7 T
Kementerian Keuangan memperkirakan total belanja negara pada kuartal IV-2020 mencapai Rp798,7 triliun. Proyeksi ini berasal dari belanja K/L sebesar Rp421,2 triliun dan belanja non K/L Rp243,7 triliun, dan TKDD Rp122,8 triliun.
"Sehingga total belanja APBN pada kuartal IV-2020 adalah sebesar Rp798,7 triliun. Di mana asumsinya keseluruhan total belanja sebesar Rp2.639,3 triliun akan tereksekusi," ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam Konferensi Pers Strategi Implementasi APBN 2021, Selasa (1/12).
Menkeu menambahkan, proyeksi tersebut berdasarkan asumsi penyerapan belanja negara akan mencapai 96,4 persen dari Rp2.639,3 triliun. Dalam catatannya, menkeu memaparkan realisasi belanja negara sampai dengan Oktober 2020 mencapai Rp2.041,8 triliun. Artinya, sisa belanja yang belum terealisasi di kuartal IV (November dan Desember) sekitar Rp598 triliun.
"Dengan penyerapan asumsinya belanja negara akan terserap 96,4 persen, (sebesar) Rp598,0 triliun akan tereksekusi pada dua bulan yaitu November dan Desember," ujar Menkeu Sri Mulyani.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Keuangan Masyarakat Sudah Pulih, Kadin Proyeksi Perputaran Uang Selama Lebaran Tembus Rp157,3 Triliun
Dengan perputaran yang cukup besar tersebut, dipastikan ekonomi daerah akan produktif mendorong meningkatnya konsumsi rumah tangga.
Baca SelengkapnyaTutup Tahun, Capaian Penerimaan Bea Cukai 2023 Tembus Rp286,2 Triliun
Bea Cukai terus menjaga optimalisasi penerimaan negara serta meningkatkan kinerja pelayanan
Baca SelengkapnyaStrategi Pemerintah Atasi Kelangkaan Beras, Termasuk Buka Keran Impor
Harapannya, langkah itu bisa menambah suplai untuk memenuhi permintaan masyarakat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Anggaran Pemilu 2024 Mencapai Rp71 Triliun dari Kemenkeu, Ini Rinciannya
Rincian anggaran Pemilu 2024 yang diberikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Baca SelengkapnyaKemenperin Siapkan Dana Rp20 Miliar untuk Industri Makanan dan Minuman, Uangnya Untuk Ini
Pemerintah menyiapkan anggaran Rp20 miliar untuk industri makanan dan minuman (mamin) di tahun 2024.
Baca SelengkapnyaKemiskinan di Jatim Turun Drastis, Ini Sederet Bantuan yang Diterima Masyarakat dari Pemerintah
Mereka mendapat bantuan modal usaha hingga bagi hasil bea cukai tembakau
Baca SelengkapnyaPemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaKisah Pengusaha Percetakan di Jember Raup Omzet Rp400 Juta per Bulan, Rekrut Puluhan Tetangga jadi Karyawan Dadakan
Ia kebanjiran pesanan berbagai alat peraga kampanye untuk Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah Terbitkan Aturan Baru, Diklaim Mampu Tingkatkan Daya Saing Ekonomi Nasional
Tujuan aturan ini untuk memudahkan pelaku usaha dalam mendukung peningkatan daya saing ekonomi.
Baca Selengkapnya