Merdeka.com - Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan tengah mempercepat pencairan belanja pemerintah jelang akhir tahun. Berbagai langkah dilakukan untuk mempercepat realisasi anggaran untuk mendorong upaya pemulihan ekonomi.

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Andin Hadiyanto, menyadari pandemi Covid-19 membuat 7.134 pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan harus cepat menyesuaikan cara kerja yang efektif, efisien dan aman untuk menyukseskan penanganan 13 program dan juga program strategis nasional dan menjaga aspek kesehatan.

"Tahun ini adalah tahun yang luar biasa bagi kita semua tidak terkecuali ini juga insan perbendaharaan yang semuanya berjumlah 7.134 pegawai harus mampu beradaptasi dalam waktu yang cepat untuk menyukseskan penanganan 13 program, program strategis nasional dan langkah-langkah strategis dalam beberapa aspek utamanya aspek kesehatan," jelasnya seperti dilansir dari laman resmi Kemenkeu, Kamis (24/12).

Andin menambahkan, untuk optimalisasi proses bisnis, pihaknya menyempurnakan regulasi dan menggunakan teknologi informasi untuk percepatan pelaksanaan anggaran. Di mana sudah ada beberapa aplikasi yang dibuat untuk memudahkan pencairan anggaran

"DJPb menerapkan relaksasi dan simplifikasi persyaratan pencairan Dana Desa, penggunaan kartu kredit pemerintah serta penggunaan aplikasi SAKTI web untuk Surat Perintah Membayar (SPM) atau e-SPM," ujarnya.

Selain itu, DJPb juga memberikan fleksibilitas penggunaan anggaran serta percepatan pembayaran, melalui mekanisme Uang Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP) mempermudah Kementerian/Lembaga dalam melakukan belanja negara khususnya untuk pelaksanaan program-program PEN, dengan tetap menjaga akuntabilitas dan transparansinya.

Menkeu Proyeksi Serapan Belanja APBN Kuartal IV 2020 Capai Rp798,7 T

Kementerian Keuangan memperkirakan total belanja negara pada kuartal IV-2020 mencapai Rp798,7 triliun. Proyeksi ini berasal dari belanja K/L sebesar Rp421,2 triliun dan belanja non K/L Rp243,7 triliun, dan TKDD Rp122,8 triliun.

"Sehingga total belanja APBN pada kuartal IV-2020 adalah sebesar Rp798,7 triliun. Di mana asumsinya keseluruhan total belanja sebesar Rp2.639,3 triliun akan tereksekusi," ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam Konferensi Pers Strategi Implementasi APBN 2021, Selasa (1/12).

Menkeu menambahkan, proyeksi tersebut berdasarkan asumsi penyerapan belanja negara akan mencapai 96,4 persen dari Rp2.639,3 triliun. Dalam catatannya, menkeu memaparkan realisasi belanja negara sampai dengan Oktober 2020 mencapai Rp2.041,8 triliun. Artinya, sisa belanja yang belum terealisasi di kuartal IV (November dan Desember) sekitar Rp598 triliun.

"Dengan penyerapan asumsinya belanja negara akan terserap 96,4 persen, (sebesar) Rp598,0 triliun akan tereksekusi pada dua bulan yaitu November dan Desember," ujar Menkeu Sri Mulyani.