Kaleidoskop 2013

Upaya akhiri penjajahan sapi Australia cuma wacana

Rabu, 1 Januari 2014 19:00 Reporter : Idris Rusadi Putra
Upaya akhiri penjajahan sapi Australia cuma wacana Sapi impor dari Australia tiba. ©2013 Merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Beberapa waktu lalu, Indonesia dihebohkan dengan kasus penyadapan yang dilakukan oleh badan intelijen Australia kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan koleganya. Bahkan, penyadapan juga menyerang ibu negara atau Ani Yudhoyono.

Penyadapan yang dilakukan ini berdampak pada hubungan diplomatik Indonesia-Australia yang terus memanas dan mencapai titik terendah. Pemerintah mulai 'panas' bahkan sampai berniat untuk merevisi kerja sama kedua negara termasuk masalah impor sapi.

Menteri Pertanian, Suswono bahkan telah mengincar negara lain yaitu Selandia Baru dalam mendatangkan sapi impor. Namun ini masih terkendala karena Selandia Baru belum mampu mencukupi kebutuhan daging sapi dalam negeri. Selain itu, menurut Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi Selandia Baru tidak bisa menjadi alternatif karena Selandia Baru hanya memiliki sapi perah sedangkan Indonesia butuh sapi potong.

Bukan hanya itu, jika pemerintah ingin menghentikan impor sapi dari Australia dan memasukkan sapi dari negara lain maka pemerintah harus merevisi Undang-Undang peternakan dan kesehatan hewan No 18 Tahun 2009. Undang-Undang ini mengatur sapi kawasan mana saja yang boleh masuk ke Indonesia yang sudah bebas penyakit mulut dan kuku. Salah satu negara yang sudah bebas penyakit ternyata adalah Australia.

Berita penyadapan membuat pemerintah kebakaran jenggot dan ingin segera merevisi UU no 18 Tahun 2009 tersebut. Hal ini dilakukan agar ada alternatif negara lain yang bisa memasukkan sapinya ke Indonesia dan tidak hanya tergantung dari Australia. Namun diperkirakan, upaya pengubahan aturan ini baru bisa tuntas Januari 2014 mendatang karena tinggal menyisakan pembahasan Daftar Isian Masalah (DIM).

"Jadi saat ini sedang pembahasan intens. Tinggal kira kira 100-an lagi yang belum tuntas," ucap Menteri Pertanian, Suswono di Jakarta, Rabu (18/12).

Meski suasana semakin memanas, lain lagi dengan Menteri BUMN Dahlan Iskan yang tidak berniat sama sekali untuk merevisi perdagangan dan hubungan ekonomi Indonesia-Australia. Menurut Dahlan, tidak ada kaitan antara penyadadapan dengan impor sapi. Dahlan bahkan meminta PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) melanjutkan niatnya untuk membuka lahan 1 juta hektar di Australia.

"Kan sapi enggak disadap. Yang ini bukan pemerintah ke pemerintah ini proyek business to business. Antar negara boleh tegang tapi bisnis jalan terus," ucap Dahlan kala itu.

Polemik impor sapi terus memanas pasca penyadapan SBY dan koleganya. Pemerintah mulai kebingungan. Jika impor sapi Australia dihentikan, sementara belum juga mendapat negara pengganti impor maka daging sapi akan semakin langka dan membuat harga makin tinggi.

Namun demikian, rencana pemerintah untuk menghentikan impor sapi Australia hanya gertakan semata. Hingga saat ini, pemerintah masih terus melakukan impor sapi dari Australia. Pemerintah tidak bisa berhenti dari ketergantungan sapi Australia.

Bahkan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan belum ada keputusan apa apa di tingkat pejabat mengenai penghentian impor sapi Australia. Perdagangan dan kerjasama ekonomi Indonesia-Australia masih terus berjalan lancar.

"Yang pasti kita harus lakukan apapun agar menjaga stabilitas harga. Tapi kalau pasok dari dalam negeri tidak cukup ya kita harus ada alternatif lain. Tanya pak Suswono saja (untuk hentikan impor sapi Australia)," ucap Gita di JCC, Senayan, Jakarta.

Bahkan Gita menuding penghentian impor sapi Australia hanya wacana di media semata yang tidak disentuh sama sekali oleh pemerintah di kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Gita bahkan menegaskan kalau Indonesia masih membutuhkan pasokan sapi luar negeri karena sapi dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan daging masyarakat.

Sensus Pertanian Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013 mengumumkan populasi sapi di Tanah Air turun, menjadi 13,5 juta ekor. Karena ada aturan pemotongan maksimal hanya untuk 15 persen populasi, maka pasokan dalam negeri hanya mencapai 2 juta ekor. Sisanya terpaksa dipenuhi dari impor.

Celakanya, Undang-Undang Peternakan Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan lewat putusan Mahkamah Konstitusi membatasi pilihan negara yang boleh mengimpor.

Pemerintah diwajibkan mengimpor sapi dengan sistem basis negara, bukan basis zonasi, terkait ternak yang bebas dari penyakit kuku dan mulut. Alhasil, Indonesia terkesan hanya boleh mengimpor sapi dari Australia, Kanada, dan Amerika Serikat.

"Kita akan pelajari tapi semangatnya untuk stabilitas harga ya. Kalau di dalam negeri pasoknya masih sangat tidak cukup ya kita harus peka dengan kenyataan ya kita harus mendatangkan pasok dari luar. Ya kalau satu tempat mau kita sikapi ya tempat lainnya kita buka," tutupnya. [bim]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini