Uni Eropa siap diskusi dengan pemerintah RI soal kelapa sawit
Merdeka.com - Duta Besar Uni Eropa (UE) untuk Indonesia Vincent Guerend telah mengirim surat kepada sejumlah anggota kabinet RI untuk menyatakan kesiapan dan kemauan UE untuk mendiskusikan berbagai perbedaan administrasi dari kedua pihak. Hal ini untuk mendukung upaya Indonesia mencapai 100 persen minyak kelapa sawit lestari pada 2020.
"Kami akan memulai tahun depan dengan berdiskusi untuk mencapai kecocokan antara harapan kami sebagai konsumen dan komitmen Indonesia sebagai produsen," kata Guerend dikutip Antara, Kamis (14/12).
Isu kampanye hitam atas sawit berkembang pasca parlemen Eropa menerbitkan Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests yang disampaikan di Starssbourg, Prancis pada 4 April 2017.
Dalam laporan itu disebutkan bahwa sawit adalah komoditas yang sangat berkaitan dengan deforestasi, korupsi, eksploitasi pekerja anak, dan penghilangan hak masyarakat adat. Tudingan ini secara tegas ditolak oleh Indonesia sebagai penghinaan yang sangat tidak relevan.
Untuk melawan tuduhan tersebut, Indonesia dituntut memberlakukan standar yang jelas untuk melindungi manusia, ekosistem dan cadangan karbon sesuai dengan Paris Agreement dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030.
"Kebijakan penggunaan lahan yang tepat dapat mencegah kerusakan lingkungan dan memperbaiki persepsi UE dan penerimaan pasar atas minyak kelapa sawit," ujar Dubes Guerend.
Dengan demikian, UE terus mendorong upaya Indonesia meningkatkan prinsip kelestarian dalam industri kelapa sawit, seiring tingginya perhatian masyarakat Eropa terhadap pola konsumsi mereka.
"Warga Eropa memiliki ekspektasi besar untuk mengonsumsi produk yang sifatnya berkelanjutan, termasuk di antaranya permintaan atas minyak kelapa sawit yang dihasilkan dari proses yang memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan," pungkasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Gerindra Belum Wacanakan Revisi UU MD3 Tentukan Kursi Ketua DPR
Gerindra menyebut mekanisme pemilihan ketua DPR masih sesuai UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3).
Baca SelengkapnyaUnair Memanggil, Guru Besar dan Akademisi Minta Jokowi Hentikan Politik Kekeluargaan
Saat akan mengakhiri pemerintahannya, Presiden bisa mengambil sikap yang tidak menodai prinsip-prinsip utama.
Baca SelengkapnyaGuru Besar dan Civitas Akademi UGM Buat Petisi Kritik Pemerintah, Ini Respons Ganjar
Ganjar Pranowo menanggapi Petisi Bulaksumur yang disampaikan sejumlah civitas akademisi UGM
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kritik Pemerintahan Jokowi, UII Keluarkan 'Indonesia Darurat Kenegarawanan'
Perkembangan politik nasional kian menunjukkan tanpa rasa malu.
Baca SelengkapnyaRespons Petisi Kritik Jokowi, Arus Bawah Indonesia Nyatakan Dukung Penuh Pemerintah
Dukungan dari Arus Bawah Indonesia ini juga sebagai upaya mengawal demokrasi dan menyukseskan gelaran Pilpres 2024 dalam sekali putaran.
Baca SelengkapnyaDulu Mengkritik Sekarang Memuji IKN, Ini Penjelasan AHY
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan alasan dirinya kini memuji pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
Baca SelengkapnyaPerludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional
Dengan adanya revisi, diharapkan suara rakyat tidak terbuang sia-sia.
Baca SelengkapnyaIsu Presiden Jokowi Titip Nama Menteri, Gibran: Keputusan di Prabowo
Gibran menampik jika Presiden Joko Widodo menitipkan nama di kabinte pemerintahan selanjutnya.
Baca SelengkapnyaMengenal Sosok Gus Kikin, Cucu Pendiri NU yang Kini Jadi Ketua PWNU Jatim
Penunjukan Gus Kikin sebagai nahkoda baru PWNU Jawa Timur itu diputuskan dalam rapat gabungan Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU di Jakarta, Rabu (10/1).
Baca Selengkapnya