Tutup BUMN Rugi, Erick Thohir Tunggu Aturan Jokowi dan Sri Mulyani

Merdeka.com - Menteri BUMN, Erick Thohir hingga saat ini masih menunggu aturan resmi dari Presiden dan Menteri Keuangan untuk menutup dan menghentikan operasional BUMN yang sekarat dan merugi. Keputusan tersebut terkait Kementerian BUMN sebagai pengelola aset agar dapat diberi hak merger bahkan menutup perusahaan.

Hal tersebut disampaikan Erick dalam acara Indonesia Milenial Summit di Jakarta, Jumat (17/1).

"Kita sedang menunggu peraturan yang akan diputuskan Menteri Keuangan bersama Presiden bahwa kita sebagai yang me-managing aset boleh diberi hak memerger dan menutup," ujarnya.

Lebih lanjut, hal ini diusulkan Erick tidak semata-mata karena banyak BUMN merugi saja, namun dirinya juga mengaku keteteran karena terdapat ratusan BUMN yang harus dikelola.

Bahkan, dengan latarnya sebagai pengusaha saja, dirinya biasa berurusan dengan 8 hingga 12 direksi.

"Siapapun menterinya, manage 100-an perusahaan kalau backgroundnya entrepreneur paling ingat cuma 8 sampai 12 direksi saja," imbuhnya.

Sebelumnya, Erick memang pernah mengancam akan menutup BUMN rugi. Dirinya bahkan tak segan akan melakukan merger atau melikuidasi BUMN tersebut.

Erick Thohir Ancam Tutup PT PANN yang Sempat Bikin Bingung Sri Mulyani dan DPR

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir akan menutup seluruh bisnis perusahaan BUMN yang kedapatan beroperasi di luar bisnis utamanya. Hal ini berkaca dari PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero) atau PT PANN yang menjalankan bisnisnya tidak secara luas.

Erick mengatakan, perusahaan plat merah itu sudah berdiri sejak 1974. Sejak awal berdiri, PT PANN fokus menjalankan bisnisnya di bidang penyewaan kapal laut. Sementara seiring berjalan waktu, perusahaan tersebut juga merambah bisnis ke penyewaan pesawat.

"Tetapi ini adalah bagian BUMN terlalu banyak dan tidak kembali ke core bisnis padahal PT PANN awal didirikan untuk leasing kapal laut. Bukan kapal udara. Ini lah yang harus di marger atau ditutup karena terlalu banyak," kata dia saat ditemui di Jakarta, Rabu (4/12)

Erick mengaku geram saat mendengar adanya perusahaan sejenis yang beroprasi di luar dari lini bisnisnya. Bahkan, ketika awal kedatangannya di Kementerian BUMN dia sempat menyalahi seluruh direksi terkait dengan ulah perusahaan plat merah itu.

"Apalagi visi presiden yang bicara cipta lapangan kerja, ternyata BUMN ini hanya menggemukkan diri dan di isi cuma kroni oknum bahkan orang-orang, mohon maaf saya bukan anti orang tua, tapi kalau diisi pensiunan sedangkan 58 persen penduduk Indonesia di bawah 35 berarti kan tidak membuka lapangan kerja," tandasnya.