Merdeka.com - Kementerian Keuangan akan membuktikan ancamannya menyandera atau paksa badan (gijzeling) wajib pajak yang menunggak pajak. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pajak Mardiasmo mengaku segera menyandera sembilan wajib pajak yang menunggak pajak hingga totalnya mencapai Rp 13,6 miliar. Gijzeling sesuai dengan UU Nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa.

"Nanti setelah ditandatangani pak menteri (Menkeu Bambang Brodjonegoro) balik lagi ke kita. Lalu kita koordinasi ke polisi dan Dirjen Lapas Kemenkumham," ujar Mardiasmo usai acara Seremonial Penyerahan Surat Izin Praktik Konsultan Pajak di Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (27/1).

Ditjen Pajak sudah menyita aset-aset dari sembilan wajib pajak yang dimaksud. Ini merupakan langkah awal memaksa wajib pajak membayar tunggakannya. Namun sampai saat ini tak kunjung dibayarkan, sehingga terpaksa diambil langkah hukum dengan memenjarakan.

"Itu sudah melalui penyanderaan dan penyitaan. Dan tidak mau bayar juga, lalu kita gijzeling. Kayaknya paling ampuh nih. Yang digijzeling itu yang sudah kita cekal. Yang kita cekal itu sudah punya tunggakan pajak minimal Rp 100 juta," kata dia.

Wakil Menteri Keuangan ini menambahkan total dana tunggakan sembilan WP tersebut mencapai Rp 13,6 miliar. Dari sembilan tersebut terdiri dari 1 WP orang pribadi dan 5 WP badan.

"5 WP badan ini yang memiliki 8 orang penangguh pajaknya jadi totalnya 9 WP," ucapnya.