Tugas dari Jokowi untuk Suharso Monoarfa, Bos Bappenas Baru
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin resmi mengenalkan susunan Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 yang akan membantunya dalam lima tahun ke depan. Beberapa nama yang sebelumnya pernah menghiasi kursi pemerintahan era Megawati Soekarnoputri masuk kembali, salah satunya Suharso Monoarfa.
Suharso Monoarfa ditunjuk oleh Jokowi untuk mengisi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), untuk mengatasi permasalahan middle income trap.
"Masih ingat pidato presiden setelah dilantik pada hari minggu yang lalu kalimat pertama itu mengenai middle income trap, jadi bagaimana Indonesia bisa lepas dari tingkat pendapatan menengah yang rendah ini," kata Suharso kepada wartawan usai bertemu Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (22/10).
Dia menjelaskan, Indonesia sebenarnya sudah naik kelas menjadi upper middle class atau kelas menengah atas. Untuk itu, dia menargetkan Indonesia bisa menjadi kelas atas 30 tahun ke depan.
"Waktunya 30 tahun dari sekarang kita bisa capai. banyak hal yang mesti didirigeni dan dikonvergenkan. Semua rancang bangun untuk mencapai Indonesia Maju di 2045," imbuhnya.
Suharso merupakan politikus senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pria kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat itu mengawali kariernya di pemerintahan dimulai pada era Megawati Soekarnoputri-Hamzah Haz. Suharso sempat menjadi staf khusus Wakil Presiden periode 2002-2004.
Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Suharso juga dipilih sebagai Menteri Perumahan Rakyat periode 2009-2011. Suharso juga pernah menjadi anggota DPR RI periode 2004-2009.
Kemudian pada 2015-2019 Suharso kembali masuk menjadi Anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Dalam dunia pendidikan sendiri Suharso merupakan lulusan S2, Executive Development Program, University of Standard, Palo Alto, USA, Tahun 1994
Selain menjadi politikus, Suharso Monoarfa juga pernah memimpin banyak perusahaan di antaranya, menjadi Direktur Penerbitan PT Iqro, Bandung (1979-1982); General Manager PT First Nobel, Gobel Group (1982-1986); Direktur Nusa Consultant (1986-1990); Direktur, Corporate Secretary, PT Bukaka Teknik Utama (1991-1997).
Kemudian dia pernah menjabat Chairman PT Batavindo Kridanusa (1996-2000); Direktur PT Bukaka Sembawang Int. (1997-2000); Chairman PT. Argo Utama Global (1998-2002); dan Chairman Rheno Resources (2012).
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Serahkan Bantuan Pangan di Maros
Bantuan tersebut sebagai upaya menghadapi kenaikan harga beras.
Baca SelengkapnyaJokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu
Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaJokowi Naikkan Gaji PNS dan Gencarkan Bansos Jelang Pilpres, Ini Tanggapan Ganjar
Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menanggapi langkah Presiden Jokowi menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang pencoblosan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI
Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaJokowi Soal Sektor Pertahanan Diberi Nilai 5: Tanyakan Menhan
Jokowi menyebut, bahwa hal itu adalah urusan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto
Baca SelengkapnyaJokowi Naikkan Gaji TNI-Polri dan PNS Jelang Pencoblosan Pilpres 2024, Anies: Kenapa Baru Tahun Ini?
Anies menyayangkan gaji PNS dan TNI/Polri baru dinaikkan jelang Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaJokowi Bakal Tambah Bantuan Beras ke Warga Prasejahtera Hingga Juni 2024 jika APBN Cukup
Jokowi menyerahkan bantuan pangan cadangan pangan pemerintah (CBP) kepada sejumlah penerima manfaat.
Baca SelengkapnyaPesan Jokowi ke Menteri: Bansos Harus Diteruskan
Jokowi juga mengingatkan agar penyaluran bansos dipantau ketat supaya tepat sasaran.
Baca SelengkapnyaJokowi Resmi Naikan Gaji TNI-Polri, Berikut Besarannya
Kenaikan gaji itu sebagaimana pengesahan PP RI Nomor 7 Tahun 2024 dan PP Nomor 6 Tahun 2024.
Baca Selengkapnya