Merdeka.com - Pemerintah Indonesia tengah mendapat berkah windfall akibat tingginya harga komoditas. Keuntungan tersebut turut dimanfaatkan dengan menambah penyaluran subsidi BBM atau energi yang sudah mencapai Rp502 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati beberapa waktu lalu juga memastikan, subsidi energi akan tetap disalurkan pada tahun depan. Namun, besarannya akan mengikuti tren harga komoditas yang diperkirakan cenderung melandai atau turun pada 2023.

Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Kurnia Khairi mengatakan, pemerintah punya kewajiban untuk terus menjaga agar keuangan negara tetap sehat. Khususnya agar defisit anggaran tidak terlampau besar.

"Sehingga penurunan dari PNBP yang berasal dari sumber daya alam tadi, dari migas tadi, ini juga akan diikuti dengan penurunan belanja yang akan dipengaruhi oleh faktor ICP tadi. Sehingga APBN kita harapkan defisitnya bisa jadi netral," ujarnya dalam sesi diskusi virtual, Jumat (12/8).

Kurnia sendiri belum bisa mengungkapkan, berapa target penerimaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada 2023 di tengah potensi menurunnya harga-harga komoditas. Termasuk besaran biaya subsidi BBM yang akan disiapkan mengikuti tren penurunan harga komoditas.

Di sisi lain, meskipun negara mendapat durian runtuh dari besarnya PNBP saat harga komoditas melesat, tanggung jawab dalam menjaga roda inflasi dengan mengatur harga lewat pemberian subsidi juga besar.

PNBP Dikantongi Negara

Sebagai gambaran, total PNBP yang sudah masuk ke kantong pemerintah hingga Juli 2022 sebesar Rp337,1 triliun, atau 70 persen dari target realisasi di tahun ini. Jumlah itu pun tumbuh 39,1 persen, mengikuti kenaikan harga minyak mentah, minerba, minyak sawit mentah (CPO), hingga inovasi layanan.

"Nah, meskipun secara umum kita katakan PNBP meningkat, katakanlah karena harganya minyak meningkat, kita juga mengalami tekanan dari sisi belanja. Jadi dari subsidi energi baik itu subsdi BBM, solar, LPG, ada subsidi listrik, itu juga terpengaruh," ungkapnya.

Apalagi, di samping beban biaya subsidi yang sudah membengkak, PNBP yang berasal dari sumber daya alam juga harus dibagikan hasilnya dengan pemerintahan daerah. Oleh sebab itu, Kementerian Keuangan kini masih menghitung keseimbangan antara penerimaan PNBP dengan belanja subsidi.

"Secara otomatis matematisnya nanti ada hitung-hitungannya apakah PNBP kita yang berasal dari SDA, migas, meningkat dan masih mampu menutupi peningkatan belanja tadi, subsidi energi dan kompensasinya," tuturnya.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com