Merdeka.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, Siti Nurbaya mengatakan, dalam Forum Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim Atau Intergovernmental Panel Climate Change (IPCC) AR6 global net antropo organik emisi pada tahun 2019 sebesar 49 gigaton, di mana 64 persen di sumbang dari pembakaran bahan bakar dan industri.

Untuk itu, IPCC merekomendasikan negara-negara untuk fokus pada pengurangan infrastruktur bahan bakar fosil yang didominasi sektor ketenagalistrikan.

"Serupa dengan kondisi global, industri minyak dan gas di Indonesia masih memiliki peran yang signifikan dalam penyediaan jasa energi dalam peningkatan permintaan dari populasi dan pertumbuhan ekonomi khususnya di bidang transportasi dan industri," ujar Nurbaya, Bali (24/11).

Nurbaya menerangkan, dalam jangka panjang Indonesia rendah karbon dan ketahanan iklim 2050 diasumsikan pangsa minyak dan gas dalam total energi primer sebesar 585.000.000 ton setara minyak. Pada tahun 2050, masing-masing 8,5 persen dan kira-kira 25 persen dan 6,8 persen dan 25 persen untuk mencapai bersih nol emisi pada tahun 2060 atau lebih cepat, dengan total energi primer setara 65.000.000 juta ton minyak.

Pangsa ini sangat jauh lebih rendah dibandingkan dengan kebijakan energi nasional minyak yakni kurang dari 20 persen dan gas lebih dari 24 persen dari 1000 juta ton setara minyak. Sementara untuk porsi gas alam menurun dari 15 persen saat ini menjadi 13 persen pada tahun 2030. Setelah tahun 2030, penggunaan gas alam dalam proses non-emisi.

"Total emisi gas rumah kaca Indonesia pada tahun 2020 adalah 1,05 giga ton C02 yang kita bagikan dari sektor energi sekitar 584 juta ton CO2, ini setara dengan 55,62 persen, dimana migas menyumbang 164,7 juta ton setara menjadi 15,69 persen dari kilang, dari transportasi sekitar 12,8 persen," terang dia.

Oleh karena itu, implementasi rencana ini sangat menantang karena membutuhkan transformasi kebijakan, teknis dan tentu saja sistem keuangan, termasuk pendekatan baru untuk mengakses sumber pendanaan konvensional.

"Saya menyadari mekanisme transisi energi telah dikembangkan untuk pembangkit listrik batu bara, saat ini sebagai skema investasi baru, yang dapat direplikasi di jalur transisi Minyak dan Gas. Namun, beberapa masalah terkait transisi aset yang terdampar dan akses ke sumber energi yang lebih terjangkau membutuhkan lebih banyak upaya untuk menghadapi tantangan ini," tambahnya.