Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Transaksi Pembayaran Pajak Kendaraan dan PBB di Bukalapak Naik 86 Persen

Transaksi Pembayaran Pajak Kendaraan dan PBB di Bukalapak Naik 86 Persen Bukalapak. ©2015 youtube.com

Merdeka.com - CEO Bukalapak, Rachmat Kaimuddin mencatat, transaksi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Kendaraan Bermotif (E-Samsat) di platform digital Bukalapak meningkat 86 persen dibandingkan tahun 2019. Sementara pertumbuhan pengguna jasanya ini pun naik 55 persen.

"Transaksi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Pajak Kendaraan Bermotor (E-Samsat) yang mencapai 86 persen dan pertumbuhan pengguna hingga 55 persen dibanding periode yang sama tahun lalu," kata Rachmat dalam diskusi virtual bertajuk: Tuntas dan Tunai Pajak Bersama Bukalapak, Jakarta, Kamis (24/9).

Dia menjelaskan, tingkat pembayaran PBB dan pajak kendaraan bermotor di Bukalapak meningkat 20 persen setiap bulan. Capaian tersebut didukung dengan perluasan wilayah pembayaran.

Tahun lalu, daerah yang telah bergabung untuk live PBB dan E-Samsat yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur. Kini di tahun 2020 terjadi penambahan wilayah yakni Provinsi Kepulauan Riau, Riau, dan Sumatera Utara untuk PBB dan Jawa Tengah untuk E- Samsat.

Selain itu, tahun ini Bukalapak menjadi marketplace pertama yang menerima pembayaran E-Samsat lewat Mitra Bukalapak. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah menggalakkan pembayaran pajak daerah.

Untuk itu, dia menargetkan akan tahun depan pertumbuhan transaksi pembayaran pajak bisa tumbuh 3 kali lipat. "Tahun depan, kami menargetkan pertumbuhan transaksi hingga 3x lipat dari tahun ini," imbuhnya.

Tata cara pembayaran PBB dan e-samsat di Bukalapak berfokus pada proses pembayaran yang real time, aman dan mudah diakses. Apalagi di masa pandemi pengguna tetap bisa menunaikan kewajibannya membayar PBB tanpa harus keluar rumah atau kontak dekat dengan orang lain.

"Selain komitmen kami pada penciptaan kesetaraan akses teknologi, tentu hal ini ditujukan untuk mendukung optimalisasi pelayanan publik dari pemerintah yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan pendapatan negara," sambungnya.

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pajak Digital Sumbang Rp17 Triliun ke Pendapatan Negara Hingga Januari 2024
Pajak Digital Sumbang Rp17 Triliun ke Pendapatan Negara Hingga Januari 2024

Angka penerimaan pajak ini kemudian meningkat hingga Rp6,76 triliun pada tahun 2023.

Baca Selengkapnya
Transaksi Digital Banking Meningkat Tajam, Kartu Kredit Justru Menurun
Transaksi Digital Banking Meningkat Tajam, Kartu Kredit Justru Menurun

Nilai transaksi digital banking mencapai Rp5.163 triliun.

Baca Selengkapnya
Transaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan
Transaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan

Ternyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
72 Persen Penggunaan Pinjaman Online Dimanfaatkan untuk Peningkatan Kualitas Hidup
72 Persen Penggunaan Pinjaman Online Dimanfaatkan untuk Peningkatan Kualitas Hidup

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan mencapai angka peningkatan indeks literasi keuangan yaitu 65 persen dan inklusi keuangan 93 persen pada 2027.

Baca Selengkapnya
3 Pekan Kampanye, Bawaslu Jabar Temukan 10 Jenis Dugaan Pelanggaran
3 Pekan Kampanye, Bawaslu Jabar Temukan 10 Jenis Dugaan Pelanggaran

Sejak tahapan kampanye Pemilu 2024 dimulai pada 28 November 2023, Bawaslu Jawa Barat mencatat 10 jenis dugaan pelanggaran di 22 kota dan kabupaten.

Baca Selengkapnya
Pedagang Pasar Kranggan Ngeluh Kemunculan e-Commerce, Ganjar: Nanti Kita Ajari Cara Jualan Online Ya
Pedagang Pasar Kranggan Ngeluh Kemunculan e-Commerce, Ganjar: Nanti Kita Ajari Cara Jualan Online Ya

Jika terpilih sebagai presiden dia akan coba mengatur bagaimana kehadiran e-commerce tidak mematikan usaha pedagang konvensional.

Baca Selengkapnya
Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha Dicabut OJK, Akulaku PayLater Kembali Salurkan Pembiayaan
Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha Dicabut OJK, Akulaku PayLater Kembali Salurkan Pembiayaan

Akulaku diminta meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik dan pelaksanaan manajemen risiko dalam menjalankan kegiatan usaha BNPL.

Baca Selengkapnya
Cukai Rokok Naik 10 Persen Mulai 1 Januari 2024, BPS: Bakal Berdampak ke Inflasi
Cukai Rokok Naik 10 Persen Mulai 1 Januari 2024, BPS: Bakal Berdampak ke Inflasi

Meski demikian, Amalia tidak menyebutkan besaran andil inflasi kenaikan cukai rokok hingga 10 persen di tahun ini.

Baca Selengkapnya
Penerimaan Pajak 2023 Lampaui Target, Tembus Rp1.869 Triliun
Penerimaan Pajak 2023 Lampaui Target, Tembus Rp1.869 Triliun

Jika dilihat dalam perjalanannya, penerimaan pajak sempat mengalami penurunan yang signifikan yakni pada tahun 2020.

Baca Selengkapnya