Merdeka.com - Pemerintah Jokowi akan melanjutkan program Kartu Prakerja di semester II-2021 dan menambah anggaran sebesar Rp10 triliun. Dengan tambahan tersebut, maka total anggaran untuk program Prakerja secara keseluruhan mencapai Rp30 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sebelumnya pemerintah telah menghabiskan Rp20 triliun untuk program Kartu Kerja yang diharapkan bisa mengurangi beban masyarakat di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

"Kami akan tambahkan Rp10 triliun lagi sehingga program Prakerja bisa menambah jumlah peserta 2,8 juta peserta, sehingga total anggaran menjadi Rp30 triliun," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menjelaskan, semula pemerintah menganggarkan Rp20 triliun untuk program kartu prakerja dengan jangkauan 5,6 juta orang peserta. Setelah ditambah anggaran Rp10 triliun, maka program Kartu Prakerja bisa menambah 2,8 juta peserta, sehingga target program yang bersifat pemberdayaan masyarakat ini bisa mencapai 8,4 juta orang.

Penambahan anggaran ini dilakukan karena hasil survei menunjukkan bahwa program Kartu Prakerja terbukti cukup membantu para pencari kerja atau yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selama pandemi.

Untuk program kartu prakerja tambahan ini setiap penerima akan mendapatkan biaya pelatihan sebesar Rp1 juta dan mendapatkan insentif Rp600.000 per bulan untuk empat bulan dengan total jumlah bantuan yang didapatkan sebesar Rp2,4 juta serta tambahan dana sebesar Rp50.000 untuk pengisian survei.

Secara keseluruhan, total manfaat yang bisa diterima peserta adalah sebesar Rp3.550.000 yang terbagi dalam pelatihan dan cash. Total dana ini akan dibagi beberapa ke beberapa pos, yaitu:

1. Bantuan pelatihan sebesar Rp1 juta.2. Dana insentif pasca-pelatihan sebesar Rp2,4 juta yang akan diberikan sebesar Rp600.000 selama 4 bulan.3. Dana insentif pengisian tiga survei evaluasi sebesar Rp150.000 yang dibayarkan sebesar Rp50.000 setiap survei.

Rincian Penerima Program Prakerja

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto mengajak, Civitas akademika Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, dan akademisi secara umum untuk ambil peran dalam program Kartu Prakerja. Sebab, lewat program ini, pemerintah dan dunia pendidikan memiliki kesamaan misi.

"Saya mengajak Civitas akademika Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta untuk ambil peran dalam program ini, karena sesungguhnya misi kita sama mencerdaskan kehidupan bangsa," ujar Menko Airlangga melalui siaran pers, Sabtu (19/6).

Menko Airlangga memaparkan pada tanggal 11 April 2020, Program Kartu Prakerja mulai membuka pendaftaran, dengan kuota sebanyak 200.000 orang. Bentuknya semi-bansos, karena yang terdampak Pandemi Covid-19, bukan hanya mereka yang terdaftar di DTKS Kementerian Sosial.

"Sampai dengan minggu ini, 8,3 juta orang telah menjadi penerima Kartu Prakerja. Semua Kabupaten/Kota ada pesertanya. Sekali lagi, semua di 514 kabupaten/kota," ucapnya.

Di antara para penerima ini, ucap Menko Airlangga, ada difabel, purna Pekerja Migran Indonesia, lulusan SD, pencari kerja, korban PHK, karyawan, hingga wirausaha.

"Pendek kata: semua. Inklusif. Karena memang sejatinya Prakerja terbuka bagi semua orang. Karena kita semua, harus beradaptasi dengan dunia kerja yang terus berubah," ucapnya.

Selaku Ketua Komite Cipta Kerja, ucap Menko Airlangga, keterlibatan akademisi ini sangat penting, untuk mendapatkan masukan dalam menyusun kebijakan dan mengendalikan Program Kartu Prakerja yaitu mengenai Good Governance Prakerja.

"Berbicara tentang kebijakan, saya meyakini bahwa kebijakan dan program itu harus beradaptasi dengan konteks sosial masyarakat," tuturnya.

Sebab, bila tercabut dari konteksnya, Menko Airlangga meyakini kebijakan dan program Kartu Prakerja menjadi kurang bermakna. Karena "sang" subjek, yaitu masyarakat, tidak dilibatkan.

Menko Airlangga berpesan kepada para mahasiswa, bahwa jalan digital end-to-end ditempuh agar bisa membantu masyarakat dalam skala lebih luas, lebih cepat, lebih akurat, dengan transparansi yang maksimal.