Merdeka.com - PT Taspen (Persero) terus meningkatkan pelayanannya untuk memberikan kepuasan terhadap pelanggannya. Berbagai inovasi layanan dilakukan, salah satunya melalui digitalisasi pelayanan pembayaran pensiun lewat Layanan Klim Otomatis (LKO) dan Layanan Klim 1 jam bersertifikasi ISO 9001:2015.

Direktur Utama PT Taspen, Iqbal Latanro mengatakan, LKO yang sudah berjalan sejak Januari 2015 lalu adalah peran aktif Perseroan. Di mana, LKO ini mendapat dukungan data yang akurat pada kantor pusat dan 57 kantor cabang yang terintegrasi dengan instansi terkait untuk memperoleh informasi persyaratan dalam proses pengurusan dan pembayaran hak kepada penerima jaminan sosial.

"LKO dimaksudkan untuk memberikan layanan yang tepat waktu. Tepat waktu di sini adalah berkaitan erat dengan Batas Usia Pensiun (BUP). Sehingga para Pegawai Negeri Sipil (PNS) calon penerima pensiun tidak ada lagi yang terlambat mendapatkan haknya," kata Iqbal melalui keterangannya, seperti ditulis Jumat (1/3).

Iqbal menyampaikan, LKO diberikan kepada peserta penerima pensiun atau tunjangan dan ahli waris. Sedangkan, jenis hak yang dapat dibayarkan melalui LKO terdiri atas Tabungan Hari Tua (THT), Pensiun Pertama, Asuransi Kematian dan Uang Duka Wafat.

Adapun ASN dan Pejabat Negara di Seluruh Indonesia mulai dari saat masih aktif sampai dengan mereka pensiun akan mendapat empat perlindungan jaminan sosial dari Taspen yaitu Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Program Tabungan Hari Tua (THT), Program Pensiun dan Program Jaminan Kematian (JKM).

Kemudian, inovasi lain yang dilakukan Perseroan dalam meningkatkan layanannya yakni melalui autentikasi by smartphone yang bisa dilakukan di manapun dan kapanpun tanpa harus mendatangi kantor cabang Taspen atau mitra bayar. Autentikasi diperlukan demi kelancaran dan keamanan dalam mengambil dana pensiun.

Iqbal menjelaskan, penerima pensiun dapat melakukan autentikasi, pertama melalui autentikasi berkala satu bulan sekali untuk penerima tunjangan Veteran dan atau sana kehormatan. Kedua, autentikasi berkala sua bulan sekali untuk penerima pensiun pejabat negara. PNS, TNI atau Polri, yang tidak mempunyai tunjangan keluarga.

Kemudian melalui autentikasi berkala enam bulan sekali untuk penerima pensiun pejabat negara, PNS, TNI atau Polri, yang masih mempunyai tunjangan keluarga dan bagi yang sakit atau uzur bisa meminta dikunjungi mitra bayar.

Iqbal menambahkan, penerima pensiun yang sudah melakukan perekaman data biometrik (enrollment) namun mengalami permasalahan atau gagal dalam autentikasi by smartphone, tetap bisa mengambil uang pensiunnya dengan cara melakukan autentikasi by desktop (Manual) ke mitra bayar masing- masing seperti biasanya.

"Dan khusus bagi penerima pensiun nasabah Bank CIMB NIAGA autentikasi belum bisa dilakukan by smartphone karena masih dalam taraf proses teknis," pungkasnya.