Merdeka.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meluncurkan sistem layanan pemerintahan berbasis elektronik atau e-Government. Langkah ini merupakan upaya peningkatan layanan instansi tersebut.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Anita Firmanti Eko Susetyowati mengatakan, penerapan e-Government berdasarkan pedoman sistem informasi pemerintah berbasis elektronik dengan sistem digital, dan ini diamanatkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

"Kami harus melakukan koordinasi pelaksanaan tugas, maka Sekretaris Jenderal berkomitmen memperbaiki pelayanan," kata Anita saat menghadiri peluncuran e-Government, di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (18/4).

Anita menyebutk, sembilan aplikasi sistem e-Government seperti sistem monitoring dan evaluasi anggaran terpadu yang terintegrasi dengan Kementerian Keuangan. Dengan begitu dapat mengetahui secara tepat waktu penyerapan anggaran oleh satuan kerja.

Berikutnya adalah aplikasi human resource goverment, aplikasi tersebut terhubung dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian PAN-RB. Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam proses kenaikan pangkat.

Sistem berikutnya e-Kinerja, untuk mengukur kinerja PNS. Melalui sistem ini tidak ada lagi PNS yang main-main dengan kehadirannya.‎ Selanjutnya aplikasi Tata Naskah Dinas, ini bisa mengetahui respons surat. Jaringan dokumen reformasi hukum, memberikan informasi progres proses kasus hukum yang sedang ditangani PUPR.

Kemudian aplikasi e-Barang Milik Negara (BMN). Aplikasi keterbukaan publik. Dan berikutnya portal perkembangan pembangunan infrastruktur.

‎"Tidak kalah penting karena PUPR memegang aset 40 persen di nasional maka ada e-BMN. Kemudian keterbukaan publik, ke sembilan portal perkembangan pembangunan infrastruktur apa saja yang sudah dibangun. Inilah yang dilucurkan hari ini," tandasnya.

Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono

Sumber: Liputan6.com