Tingkatkan pelayanan, Kementerian PUPR punya 9 sistem layanan e-Government
Merdeka.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meluncurkan sistem layanan pemerintahan berbasis elektronik atau e-Government. Langkah ini merupakan upaya peningkatan layanan instansi tersebut.
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Anita Firmanti Eko Susetyowati mengatakan, penerapan e-Government berdasarkan pedoman sistem informasi pemerintah berbasis elektronik dengan sistem digital, dan ini diamanatkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
"Kami harus melakukan koordinasi pelaksanaan tugas, maka Sekretaris Jenderal berkomitmen memperbaiki pelayanan," kata Anita saat menghadiri peluncuran e-Government, di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (18/4).
Anita menyebutk, sembilan aplikasi sistem e-Government seperti sistem monitoring dan evaluasi anggaran terpadu yang terintegrasi dengan Kementerian Keuangan. Dengan begitu dapat mengetahui secara tepat waktu penyerapan anggaran oleh satuan kerja.
Berikutnya adalah aplikasi human resource goverment, aplikasi tersebut terhubung dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian PAN-RB. Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam proses kenaikan pangkat.
Sistem berikutnya e-Kinerja, untuk mengukur kinerja PNS. Melalui sistem ini tidak ada lagi PNS yang main-main dengan kehadirannya. Selanjutnya aplikasi Tata Naskah Dinas, ini bisa mengetahui respons surat. Jaringan dokumen reformasi hukum, memberikan informasi progres proses kasus hukum yang sedang ditangani PUPR.
Kemudian aplikasi e-Barang Milik Negara (BMN). Aplikasi keterbukaan publik. Dan berikutnya portal perkembangan pembangunan infrastruktur.
"Tidak kalah penting karena PUPR memegang aset 40 persen di nasional maka ada e-BMN. Kemudian keterbukaan publik, ke sembilan portal perkembangan pembangunan infrastruktur apa saja yang sudah dibangun. Inilah yang dilucurkan hari ini," tandasnya.
Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sekjen Kementerian ATR/BPN Targetkan Bali Menjadi Provinsi Full Layanan Elektronik
Kementerian ATR/BPN terus meningkatkan layanan pertanahan secara elektronik.
Baca SelengkapnyaMenkominfo: Persiapan Penerapan KTP Digital Ditargetkan Rampung Akhir Februari 2024
Implementasi layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau Digital ID sedang dipersiapkan pemerintah.
Baca SelengkapnyaPELATARAN, Solusi bagi Masyarakat untuk Urus Administrasi Pertanahan di Akhir Pekan
PELATARAN utamanya diimplementasikan pada Kantor-kantor Pertanahan yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Korlantas Polri Bentuk Samsat Digital Pertama di Indonesia, Simak Keunggulannya
"Dengan digitalisasi Samsat ini, pelayanan masyarakat dimudahkan, tidak perlu turun lagi mengantri," kata Irjen Aan
Baca SelengkapnyaPemerintah Jokowi Bangun Jalan Tol Pelayanan Publik, Apa Itu?
Setidaknya, ada beberapa langkah penting yang menjadi panduan transformasi digital layanan pemerintah.
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaIstana Jelaskan Alasan Rekrutmen ASN Besar-besaran Dibuka Jelang Pilpres 2024
Istana menjelaskan alasan pemerintah membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) besar-besaran pada tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Puji BRI: Sekarang Agen BRILink Ambil Alih Peran Rentenir
Kepala Negara mengapresiasi langkah digitalisasi yang berhasil menyentuh masyarakat kecil.
Baca SelengkapnyaAturan Baru Berlaku 2024: Periode Kenaikan Pangkat PNS Jadi 6 Kali dalam Setahun
Proses penetapan kenaikan pangkat dilaksanakan secara digital menggunakan Sistem Informasi ASN atau SIASN.
Baca Selengkapnya