Merdeka.com - Pemerintah menandatangani perjanjian kerja sama, perjanjian penjaminan, dan perjanjian regres proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) pada Proyek Satelit Multifungsi (SMF). Satelit yang dinamai Satelit Republik Indonesia (SATRIA) ini akan mulai dikonstruksi pada akhir 2019 oleh manufaktur satelit asal Perancis, Thales Alenia Space.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara mengatakan, proyek SATRIA ini menelan dana sekitar Rp 21,4 triliun. SATRIA direncanakan selesai dan siap diluncurkan pada kuartal kedua tahun 2022. Setelah sampai pada orbit 146 BT, SATRIA yang menggunakan frekuensi Ka-band dengan teknologi very High Throughput Satellite dengan kapasitas frekuensi 150Gbps diharapkan dapat beroperasi di awal 2023.

"Cakupan layanan SATRIA akan mencapai hampir 150 ribu titik layanan publik, yang terdiri dari sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, administrasi pertahanan dan keamanan, serta pemerintahan daerah di seluruh wilayah Indonesia," ujar Rudiantara di Museum Nasional, Jakarta, Jumat (3/5).

Rudiantara menjelaskan, proyek SMF merupakan salah satu bentuk upaya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dalam menuntaskan persoalan konektivitas pada layanan publik pemerintahan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) dan Perbatasan.

"Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang cukup menantang dalam penyediaan jaringan terestrial merupakan alasan utama sehingga teknologi satelit menjadi solusi yang tepat-guna dalam mengentaskan kesenjangan akses broadband internet," terang Rudiantara

Setelah pembangunan jaringan serat optik Palapa Ring Broadband Bagian Barat, Tengah, dan Timur, proyek SMF ini adalah proyek keempat di Kemkominfo yang berhasil menggunakan skema KPBU. Pengembalian investasi proyek ini dilakukan melalui skema ketersediaan layanan (availability payment) dengan masa konsesi 15 tahun.

Skema ini merupakan suatu bentuk usaha pemerintah untuk membangun infrastruktur melalui sinergi dengan swasta, tanpa membebankan anggaran di depan. Hal ini sejalan dengan cita-cita Pemerintah untuk mewujudkan pemerataan akses infrastruktur informasi di seluruh wilayah pelosok tanah air seperti dimandatkan badan dunia International Telecommunication Union (ITU) dengan konsep Universal Service Obligation (USO).

Proyek SMF didukung penuh dan dimonitor oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berperan sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, proyek SMF ini merupakan salah satu dari Proyek Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018.

"Saya yakin, membangun infrastruktur itu artinya menanam modal yang beberapa tahun mendatang akan mendukung penciptaan kegiatan ekonomi yang lebih baik di masyarakat kita," ujar Darmin.

Dampak proyek SATRIA terhadap perekonomian juga akan dapat dirasakan melalui peningkatan online link dan jaringan komunikasi secara signifikan untuk UKM Transactional Center, proses e-Office, menurunkan biaya operasional, serta mempercepat dan memperbaiki layanan.

Selain itu, satelit juga akan dimanfaatkan untuk mendukung program pemerintah dalam memberikan jasa keuangan, informasi pasar, bisnis, dan kegiatan lainnya yang akan secara nyata mendorong perekonomian regional dan nasional.

Secara spesifik, manfaat satelit SATRIA yang dapat dinikmati di berbagai sektor antara lain

a. Sektor Pendidikan, SATRIA mendukung penyediaan layanan internet cepat di 93.400 titik sekolah SD, SMP, SMA, SMK, Madrasah, dan Pesantren;

b. Sektor Kesehatan, SATRIA melayani 3.700 titik Puskesmas, Rumah Sakit, dan layanan kesehatan lainnya sehingga memiliki layanan internet cepat yang bertujuan untuk memudahkan konektivitas layanan kesehatan terutama di daerah 3T;

c. Sektor Polhukam, SATRIA akan membantu TNI dan POLRI dalam memfasilitasi layanan internet cepat di 3.900 titik untuk memenuhi kebutuhan administrasi pertahanan dan keamanan yang dapat diandalkan;

d. Sektor Pemerintah Daerah, untuk mendukung 47.900 titik kantor desa/kelurahan dan kecamatan di Indonesia akan terhubung secara online sehingga pelayanan pemerintah berbasis elektronik (e-government) bisa dilaksanakan dengan cepat, efisien dan efektif;

e. Sektor Keuangan, untuk mendukung percepatan digitalisasi penyaluran pembiayaan ultra mikro (UMi), guna mendorong percepatan realisasi keuangan inklusif di seluruh Indonesia.

Konsorsium pengerjaan proyek ini terdiri dari PT Pintar Nusantara Sejahtera, PT Pasifik Satelit Nusantara, PT Dian Semesta Sentosa, dan PT Nusantara Satelit Sejahtera telah ditetapkan sebagai pemenang, serta telah membentuk PT Satelit Nusantara Tiga pada 26 April 2019 lalu. Tak lupa, Menko Darmin juga mengapresiasi PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) sebagai penjamin proyek ini.