Merdeka.com - Kelompok Kerja APBN Kantor Tim Transisi Presiden Terpilih Joko Widodo sedang merancang format subsidi Bahan Bakar Minyak yang tidak membebani keuangan negara. Pilihan sudah mengerucut pada dua opsi, antara pemberian subsidi tetap per liter atau ada pengurangan pos belanja melalui penaikan harga bertahap.

Anggota Pokja APBN Arif Budimanta menjelaskan, kajian mendalam diperlukan karena dua sistem subsidi itu tidak sempurna. Masing-masing tetap mempengaruhi inflasi, sehingga rentan menambah jumlah penduduk miskin.

"Harus diukur presisi, terutama dari berapa kenaikan harga dan model subsidi itu. Apakah itu subsidi tetap, atau kenaikan secara gradual yang rendah, dan menimbulkan dampak inflasi yang rendah pula. Karena itu terkait kemiskinan yang akan timbul," ujarnya di Kantor Cemara, Jakarta, Rabu (24/9).

Subsidi tetap artinya dana dianggarkan dari APBN tidak terpengaruh konsumsi riil maupun harga minyak dunia. Ambil contoh, subsidi dipatok hanya Rp 2.000 per liter, maka harga jual BBM akan mengikuti bilamana muncul selisih dari harga minyak dunia. Sedangkan penaikan bertahap menyerupai langkah PT PLN menaikkan harga tarif dasar listrik sejak tahun lalu. Bisa per tiga bulan, atau lebih.

"Memang ada perhitungan kalau 1 kali naik (langsung tinggi) shock, setelah itu 2 tahun kemudian bisa lebih tenang, kemudian fiscal space bisa lebih besar. Tapi mitigasi dampaknya juga lebih besar, kemampuan kita menghadapi kenaikan bahan pangan harus disiapkan sejak awal," ungkap Arif.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Wihana Kirana Jaya yang berkunjung ke kantor Tim Transisi berharap bantuan langsung tunai tidak dihapuskan. Dana itu tetap perlu diberikan kepada masyarakat paling miskin, tapi diiringi penyaluran tepat sasaran. "Perlu ada pendataan, kelompok masyarakat 1,2,3, mana yang perlu, mana yang tidak,” ujarnya.

UGM telah menyusun sebuah bank data bernama Catching Up Index Sumber Daya Manusia. Isinya adalah data riil jumlah penduduk miskin di Tanah Air. Wihana mengaku pihaknya tidak keberatan, bila pemerintahan Jokowi hendak memakai data mereka, buat menyalurkan dana kompensasi atas kenaikan harga BBM supaya lebih terukur. Ini juga bisa dipakai untuk mendanai program pelatihan kemandirian usaha pada masyarakat dari Sabang sampai Merauke.

"Jadi semua data bisa ada di situ. Dampak dari kenaikan harga BBM, berapa uang harus dihimpun, mana yang harus dialihkan untuk kegiatan produktif. Jadi makronya ada, mikronya ada, dan ekonomi kerakyatan kelihatan di situ," katanya.