Merdeka.com - Indonesia resmi membekukan sementara keanggotannya dari organisasi negara-negara pengekspor minyak atau OPEC‎ . Langkah tersebut menuai banyak spekulasi di beberapa kalangan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan mengatakan, langkah tersebut dipilih olehnya karena mempertimbangkan beberapa hal. Salah satu pertimbangannya adalah potensi berkurangnya pendapatan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Mantan Menteri Perhubungan ini menjelaskan, pemerintah tidak ingin menghilangkan pendapatan sebesar Rp 10 triliun yang diperoleh melalui produksi minyak.

"Jadi gini, kan keputusan OPEC adalah memotong produksi harian sebanyak 1,2 juta barel per hari (bph). Indonesia sebagai anggota OPEC diminta memotong 37.000, kira-kira kalau uangnya mungkin USD 2 juta sehari, besar sih kira-kira Rp 10 triliun setahun. Ini akan berdampak kepada APBN kita, kita sebagai negara yang masih membutuhkan pendapatan dari minyak yang besar ini kan serius kalau sampai kehilangan Rp 10 triliun," ujarnya di Kintamani, Bangli, Bali, kemarin.

"Jadi (dengan pertimbangan itu) kita putuskan sekarang untuk non aktif dulu aja deh, tidak ikut memotong produksi," sambungnya.

Menteri Jonan menambahkan kenaikan harga minyak dunia juga berdampak positif pada Indonesia. Di mana devisa ekspor dari perdagangan minyak akan semakin bertambah. "Toh kalau terjadi pemotongan ini harga minyak juga naik, kalau harga minyak naik kita tak jadi potong juga. Jadi kita menikmati kenaikan itu," kata dia.

Pertimbangan terakhir, pihaknya tidak ingin status Indonesia sebagai nett importir semakin terbebani dengan pemotongan produksi minyak. Sebab, pengurangan produksi minyak di Tanah Air akan menambah kuota impor minyak. Dengan kata lain, biaya yang dikeluarkan pemerintah akan melonjak untuk membayar impor minyak tambahan.

"Kita ini kan sekarang kalau minyak ya, bukan gas, kita ini nett importer. Kalau kita ikut potong, harganya makin naik biayanya makin besar," tuturnya.

Perihal kapan Indonesia akan kembali kepangkuan OPEC, mantan bos PT KAI ini masih belum mengetahuinya. Pihaknya masih harus melakukan beberapa pembicaraan terlebih dahulu dengan Presiden Joko Widodo. "Belum tahu. Saya konsultasi dulu dengan Presiden," pungkasnya.