Tiga menteri koordinator minta DPR setujui pagu anggaran 2014
Merdeka.com - Tiga menteri koordinator (menko), yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra), Agung Laksono dan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Djoko Suyanto, meminta DPR menyetujui permohonan pagu anggaran tahun depan sebesar Rp 1,05 triliun.
"Tahun depan membutuhkan anggaran sebesar Rp 514,35 miliar guna dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp 120,03 miliar," ujar Djoko Suyanto di gedung DPR, Jakarta, Selasa (22/10).
Untuk peningkatan sarana dan prasarana aparatur kemenko polhukam dibutuhkan dana Rp 7,06 miliar, peningkatan koordinasi bidang politik, hukum dan keamanan Rp 75,01 miliar dan Rp 312,25 miliar untuk peningkatan koordinasi keamanan dan keselamatan di laut.
Sementara Hatta meminta DPR menyetujui pagu anggaran kementeriannya sebesar Rp 317,45 miliar. Dana tersebut digunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp 43,01 miliar, belanja barang Rp 270,29 miliar dan belanja modal Rp 4,16 miliar.
"Yang menjadi prioritas nasional, yaitu penanggulangan kemiskinan, program aksi di bidang pangan, di bidang infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, program aksi di bidang energi dan prioritas lainnya di bidang perekonomian," jelasnya.
Sedangkan Agung Laksono meminta anggaran sebesar Rp 218 miliar untuk anggaran kementerian koordinator bidang kesejahteraan rakyat tahun depan. Dia menjelaskan, dana itu akan digunakan untuk mempercepat pembangunan di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Diantaranya penyediaan perumahan, pengadaan tanah perumahan dan lahan usaha, pembuatan sertifikat tanah, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah," ungkap dia.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.
Baca SelengkapnyaKorupsi yang diduga dilakukan Budi Said di Antam ditaksir mencapai Rp1,1 triliun
Baca SelengkapnyaRincian anggaran Pemilu 2024 yang diberikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca SelengkapnyaTahun 2022 telah direalisasikan Rp3,1 triliun, dan tahun 2023 baru mencapai Rp29,9 triliun.
Baca SelengkapnyaSejauh ini nilai kerugian negara akibat korupsi tersebut senilai Rp271 triliun.
Baca SelengkapnyaTernyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah
Baca SelengkapnyaKPK memperkirakan kerugian negara pada proyek pengadaan perabotan rumah dinas DPR RI yang menyeret Sekjen DPR RI Indra Iskandar mencapai puluhan miliar rupiah.
Baca SelengkapnyaAksi pelaku itu diduga disebabkan emosi dan tidak terima ditegur pengurus pesantren karena merokok saat jam puasa.
Baca Selengkapnya