Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tiga menteri koordinator minta DPR setujui pagu anggaran 2014

Tiga menteri koordinator minta DPR setujui pagu anggaran 2014 SBY pimpin rapat kabinet. ©rumgapres/abror rizki

Merdeka.com - Tiga menteri koordinator (menko), yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra), Agung Laksono dan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Djoko Suyanto, meminta DPR menyetujui permohonan pagu anggaran tahun depan sebesar Rp 1,05 triliun.

"Tahun depan membutuhkan anggaran sebesar Rp 514,35 miliar guna dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp 120,03 miliar," ujar Djoko Suyanto di gedung DPR, Jakarta, Selasa (22/10).

Untuk peningkatan sarana dan prasarana aparatur kemenko polhukam dibutuhkan dana Rp 7,06 miliar, peningkatan koordinasi bidang politik, hukum dan keamanan Rp 75,01 miliar dan Rp 312,25 miliar untuk peningkatan koordinasi keamanan dan keselamatan di laut.

Sementara Hatta meminta DPR menyetujui pagu anggaran kementeriannya sebesar Rp 317,45 miliar. Dana tersebut digunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp 43,01 miliar, belanja barang Rp 270,29 miliar dan belanja modal Rp 4,16 miliar.

"Yang menjadi prioritas nasional, yaitu penanggulangan kemiskinan, program aksi di bidang pangan, di bidang infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, program aksi di bidang energi dan prioritas lainnya di bidang perekonomian," jelasnya.

Sedangkan Agung Laksono meminta anggaran sebesar Rp 218 miliar untuk anggaran kementerian koordinator bidang kesejahteraan rakyat tahun depan. Dia menjelaskan, dana itu akan digunakan untuk mempercepat pembangunan di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Diantaranya penyediaan perumahan, pengadaan tanah perumahan dan lahan usaha, pembuatan sertifikat tanah, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah," ungkap dia.

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun

Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR Ingin  Dugaan Korupsi di Antam Jadi Momen 'Bersih-bersih' BUMN
Komisi III DPR Ingin Dugaan Korupsi di Antam Jadi Momen 'Bersih-bersih' BUMN

Korupsi yang diduga dilakukan Budi Said di Antam ditaksir mencapai Rp1,1 triliun

Baca Selengkapnya
Anggaran Pemilu 2024 Mencapai Rp71 Triliun dari Kemenkeu, Ini Rinciannya
Anggaran Pemilu 2024 Mencapai Rp71 Triliun dari Kemenkeu, Ini Rinciannya

Rincian anggaran Pemilu 2024 yang diberikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi

Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Baca Selengkapnya
Anggaran Pemilu Sudah Digunakan Rp29,9 Triliun di 2023 dari Total Keseluruhan Rp71 Triliun
Anggaran Pemilu Sudah Digunakan Rp29,9 Triliun di 2023 dari Total Keseluruhan Rp71 Triliun

Tahun 2022 telah direalisasikan Rp3,1 triliun, dan tahun 2023 baru mencapai Rp29,9 triliun.

Baca Selengkapnya
Kejagung Koordinasi dengan BPK soal Kerugian Negara dari Korupsi Timah
Kejagung Koordinasi dengan BPK soal Kerugian Negara dari Korupsi Timah

Sejauh ini nilai kerugian negara akibat korupsi tersebut senilai Rp271 triliun.

Baca Selengkapnya
Transaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan
Transaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan

Ternyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah

Baca Selengkapnya
KPK Perkirakan Korupsi Rumah Dinas DPR Rugikan Negara Puluhan Miliar Rupiah
KPK Perkirakan Korupsi Rumah Dinas DPR Rugikan Negara Puluhan Miliar Rupiah

KPK memperkirakan kerugian negara pada proyek pengadaan perabotan rumah dinas DPR RI yang menyeret Sekjen DPR RI Indra Iskandar mencapai puluhan miliar rupiah.

Baca Selengkapnya
Ditegur Pengurus karena Merokok Saat Puasa, Santri Bakar Pesantren di Sumedang
Ditegur Pengurus karena Merokok Saat Puasa, Santri Bakar Pesantren di Sumedang

Aksi pelaku itu diduga disebabkan emosi dan tidak terima ditegur pengurus pesantren karena merokok saat jam puasa.

Baca Selengkapnya