Merdeka.com - Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia membeberkan alasan Presiden Joko Widodo atau Jokowi mencabut 2.078 Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral maupun izin usaha tambang batubara. Salah satunya yaitu karena perusahaan-perusahaan tersebut tidak juga melakukan eksekusi setelah mendapatkan izin usaha.

"Izinnya sudah dikasih, IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) sudah dikasih, RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran dan Biaya) tidak dibuat-buat," kata Bahlil dalam konferensi pers, Jumat (7/1).

Bahlil menemukan banyak kejadian tersebut di lapangan yang membuat pemerintah mencabut ribuan izin usaha pertambangan tersebut. Misalnya, izin sudah diberikan, tapi perusahaan atau perorangan tidak jelas. Kemudian, izin diberikan, tapi perusahaan justru mencari orang lagi untuk menjual izin.

"Kayak-kayak begini tidak bisa lagi. Kita harus bicara pada konteks keadilan," ujarnya.