Merdeka.com - Pegawai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menjadi pembicara dalam suatu undangan dilarang menerima uang saku dari penyelenggaraan. Sebab, hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran kode etik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Kalau kita diundang jadi narasumber juga enggak boleh dikasih uang saku, uang transportasi, serta uang pijat. Itu dilarang karena dianggap mengganggu kami," Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Rahmat Waluyanto saat peluncuran Sistem Pelaporan Pelanggaran OJK (SPP-OJK) di Gedung OJK, Jakarta, Selasa (26/11).

Dia menerangkan kode etik semacam ini merupakan benchmark yang harus dilakukan oleh OJK dan mengacu kepada lembaga-lembaga lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Sebagai sebuah otoritas, kode etik ini merupakan sebuah benchmark layaknya KPK buat kami agar dapat melakukan bersih-bersih internal,"tegasnya.

Menurutnya, kode etik yang diterapkan oleh OJK agar institusinya mendapat kepercayaan dari stakeholder. "Saya kira simple saja, membuat peraturan-peraturan yang dibuat KPK. Kalau melakukan pekerjaan yang merupakan tugas harus dikerjakan jangan malas-malas. Itu melanggar kode etik juga," katanya.

Bagi pelanggar kode etik, pegawai OJK akan dikenakan sanksi terberat yakni pemecatan. Sanksi tersebut akan diberikan jika pejabat menerima suap dan membocorkan informasi.

"Pelanggaran berat misal membocorkan informasi itu sampai pemecatan, menerima suap itu pemecatan," jelasnya.

Adapun untuk sanksi teringan akan dikenakan teguran atau peringatan secara tertulis dan lisan. Tentu saja, peringatan tersebut akan mempengaruhi karier pegawai tersebut. "Sanksi berat dipecat, ringan peringatan mempengaruhi karier," katanya.

Rahmat melanjutkan dewan komisioner yang terlibat dalam pelanggaran kode etik tidak diperbolehkan ikut dalam pengambilan keputusan.