Terancam Gagal Bayar Utang, Jababeka Dipanggil BEI Hari Ini
Merdeka.com - Bursa Efek Indonesia (BEI) pada hari akan memanggil PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) untuk mendengar penjelasan terkait adanya risiko gagal bayar (default) atas notes atau surat utang yang diterbitkan oleh anak perusahaan, Jababeka International BV.
Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia, I Gede Nyoman Yetna mengatakan, pihaknya sebenarnya telah coba menghubungi Corporate Secretary (Corsec) KIJA, namun belum mendapat balasan dan jawaban.
"Berupa permintaan penjelasan, kami kontak kepada Corporate Secretary yang incharge. Sampai kemarin kami belum dapat informasi, artinya kami kontak Corsec sampai kemarin tidak bisa dihubungi," jelas dia saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (9/7).
Sebelumnya, PT Kawasan Industri Jababeka Tbk telah mengumumkan adanya potensi gagal bayar utang perseroan. Risiko ini muncul akibat dari perubahan anggota direksi dan anggota dewan komisaris perusahaan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang merupakan usulan dua pihak pemegang saham, yakni PT Imakota Investido sebesar 6,387 persen, dan Islamic Development Bank sebesar 10,841 persen.
Menindaki kasus ini, Bursa Efek Indonesia pada Senin 8 Juli kemarin telah menerbitkan Surat Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT Kawasan Industri Jababeka dengan nomor surat Peng-SPT-00009/BEI.PP3/07-2019.
Sebagai tindak lanjut, Nyoman menyatakan, pihaknya sudah mengajak dewan direksi Jababeka untuk bertemu hari ini, demi mendengar penjelasan lebih rinci terkait potensi gagal bayar utang itu.
"Untuk itu hari ini kami akan hearing, dengar pendapat. Kami panggil direksi perseroan untuk bisa menjelaskan apa yang sebetulnya terjadi, meminta kebenaran informasi. Sejauh mana informasi itu nanti tentunya akan berkembang saat kami akan hearing," tuturnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan
Empat direktur perusahaan itu diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka.
Baca SelengkapnyaRespons Agus Gumiwang Masuk Bursa Calon Ketum Golkar
Jawabannya masih sama yaitu masih fokus mengurus perindustrian.
Baca SelengkapnyaOJK Terbitkan Aturan Baru Terkait Pelaporan Kepemilikan Saham
OJK menyebut ada tiga pihak yang dikenakan kewajiban dalam pelaporan kepemilikan saham atau setiap perubahan kepemilikan saham perusahaan terbuka.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Siap-Siap, Perusahaan Telat Bayar THR Karyawan Kena Denda Segini
Batas pembayaran THR pegawai maksimal pada H-7 lebaran.
Baca SelengkapnyaKaryawan Bobol Gudang Sembako Milik Bosnya, Mentega Senilai Rp200 Juta Raib Dicuri
Ada ratusan dus mentega yang berhasil digasak dengan nilai kerugian mencapai Rp 200 juta
Baca SelengkapnyaPernah Gagal Berkali-kali, Ibu Asal Bojonegoro Kini Sukses Berbisnis Tas Anyaman Pembelinya dari Jakarta hingga Bali
Ia memilih berbisnis dari rumah agar bisa membersamai tumbuh kembang anak-anaknya
Baca SelengkapnyaAS Ungkap Pejabat Indonesia Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Kementerian Kelautan dan Perikanan Jawab Begini
SAP melalui agen-agen tertentu terlibat dalam skema untuk menyuap pejabat Indonesia guna mendapatkan keuntungan bisnis.
Baca SelengkapnyaKejagung Didesak Buru Tersangka Lain Kasus Korupsi Transaksi Emas Antam
Upaya hukum harus dimaksimalkan agar kerugian negara yang hilang bisa dikembalikan.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Terima 149 Aduan Terkait THR, Paling Banyak dari Perusahaan di Jakarta Selatan
Pemprov DKI Jakarta menerima 149 aduan terkait pembayaran THR di perusahaan swasta.
Baca Selengkapnya