Tengah Ada Perbaikan Jalan, Tol Cipali Kembali Normal dalam 1,5 Bulan

Merdeka.com - Menteri PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Basuki Hadimuljono meninjau Jalan Tol Cipali (Cikopo-Palimanan) Km 122+400 arah Jakarta yang amblas pada 9 Februari 2021. Menteri Basuki menginstruksikan tiga langkah penanganan cepat di Km 122 Tol Cipali arah Jakarta.

Pertama, dengan memperpendek sistem lawan arus (contraflow) dari 9 km menjadi 1 km. "Karena memang kendaraan logistik kan pelan, sehingga dari contraflow yang 9 km dia jadi menyebabkan antrean yang panjang. Sekarang contraflow-nya hanya 1 km, dia mengurangi antrean," ujar Menteri Basuki di Tol Cipali Km 122+400 arah Jakarta, Jumat (12/2).

Selanjutnya, dia meneruskan, akan dipersiapkan jalan darurat pada median lajur Tol Cipali sepanjang 200 meter. Pengerjaan ditargetkan rampung 10 hari sejak dimulai pada 9 Februari 2021 lalu.

"Sehingga nanti tidak ada lagi contraflow, tetap ini dua lajur ke arah Jakarta. Schedule-nya paling lambat 10 hari ke depan. Tapi kami upayakan untuk segera lebih cepat," kata Menteri Basuki.

Ketiga, kontraktor disebutnya akan memasang pondasi bore pile pada titik jalan ambles di Km 122 Tol Cipali arah Jakarta. Sehingga operasional Tol Cipali akan kembali normal dalam waktu sekitar 1,5 bulan.

"Kita akan bikin boring di sini untuk menahan, baru pakai permanen. Itu kira-kira 1,5 bulan," jelas Menteri Basuki.

Menteri Basuki memaparkan, kondisi tanah ambles di Km 122 Tol Cipali ini terjadi akibat tanah yang ekspansif dan kondisi topografi sama dengan drainase, sehingga sistem drainase akan fokus diatasi.

"Kalau gelicir gini pasti ada air yang masuk. Bukan karena sungai yang meluap di sana, pasti ada air yang masuk. Sehingga kami akan mengatasi itu di lokasi lain supaya tidak ada air yang merembes ke badan jalan yang menyebabkan gelincir ini," tuturnya.

Aturan Baru, Kemenhub Batasi Operasional Angkutan Barang di Tol Cipali

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menerbitkan Surat Edaran Nomor SE.3/AJ.005/DRJD/2021 tentang Pembatasan Operasional Angkutan Barang Selama Masa Konstruksi Perbaikan Permukaan Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) Yang Amblas di KM 122 + 400 Arah Jakarta.

Penerbitan SE tersebut menyusul longsor di Jalan Tol Cikopo- Palimanan (Cipali) pada Senin (8/2), dan pada Rabu (10/2).

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi mengatakan, SE tersebut ditetapkan untuk menjamin kelancaran lalu lintas selama masa konstruksi perbaikan permukaan jalan Tol Cipali yang amblas tersebut.

Dia mengatakan pembatasan operasional angkutan barang ini ditetapkan bagi mobil barang sumbu tiga atau lebih, dan mobil barang dengan kereta tempelan atau kereta gandeng, serta mobil barang yang digunakan untuk mengangkut bahan galian, tambang, dan bahan bangunan.

"Pembatasan operasional angkutan barang berupa pengalihan arus lalu lintas ini berlaku pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek-Cikopo-Palimanan menuju ke jalan arteri. Pengalihan arus berlaku sejak Kamis, 11 Februari hingga Minggu, 28 Maret atau selama masa perbaikan jalan. Meski demikian pembatasan ini akan menyesuaikan kebijakan dari Polri," jelas Dirjen Budi dikutip dari Antara, Kamis (11/2).

Bagi mobil barang dari arah barat ke arah timur akan dilakukan pengalihan mulai dari Simpang Susun Cikunir, Gerbang Tol Bekasi Barat, Gerbang Tol Bekasi Timur, Gerbang Tol Cikarang Barat dan akan diperketat di Gerbang Tol Cikampek/Cikopo, kemudian diperkenankan masuk kembali di Gerbang Tol Palimanan.

"Sementara itu bagi yang ke arah barat akan dilakukan pengalihan mobil barang ke jalan arteri pantura mulai dari Gerbang Tol Kendal dan diperketat di Gerbang Tol Palimanan IV dan masuk kembali di Gerbang Tol Cikampek/ Cikopo,' kata Dirjen Budi.

Dia juga memerintahkan Direktur Lalu Lintas Jalan dan Direktur Angkutan Jalan untuk melakukan pengawasan terhadap penerapan pembatasan operasional angkutan barang ini.

Melalui SE tersebut dituliskan juga bahwa beberapa instansi harus melakukan koordinasi terkait implementasi pembatasan operasional angkutan barang, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ditjen Hubdat, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), Dinas Perhubungan Provinsi/ Kabupaten/Kota, juga Badan Usaha Jalan Tol.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com