Temui Sri Mulyani, Menteri KKP Janjikan PNBP Naik Hingga 12 Kali Lipat
Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menemui Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati di Kantornya, Jakarta Pusat. Kedatangan Trenggono bersama jajarannya itu dalam rangka membahas potensi sumber daya laut Indonesia.
Sri Mulyani menyampaikan, dalam pertemuannya KKP berjanji akan meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga 12 kali lipat dengan langkah regulasi dan tata kelola yang baik (tidak ada korupsi).
"Pak Menteri Trenggono juga berjanji meningkatkan PNBP hingga 4-12 kali lipat," kata Sri Mulyani saat membagikan momen pertemuan tersebut di akun instagram @smindrawati, dikutip Sabtu (22/1).
Bendahara Negara itu menyebut dengan 62 persen wilayah Indonesia adalah laut, namun kontribusi ekonomi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sangat kecil hanya 2,8 persen. Juga share produk ikan dalam total perdagangan dunia hanya 3,5 persen. Belum lagi soal kesejahteraan nelayan juga masih harus diperbaiki.
Kementerian Keuangan sendiri mendukung upaya KKP untuk melakukan perbaikan kebijakan, regulasi dan tata kelola di Kelautan Kemaritiman dan Perikanan Indonesia. Sehingga potensi laut Indonesia dapat menjadi sumber kesejahteraan yang dinikmati Nelayan dan rakyat Indonesia.
"Selamat bekerja Pak Trenggono. Saya dan jajaran Kemenkeu siap mendukung langkah perbaikan untuk Indonesia lebih makmur, maju, adil dan sejahtera!," pungkasnya.
PNBP KKP Hampir Sentuh Rp1 Triliun, Tertinggi Sepanjang Sejarah
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil mencetak rekor nilai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tertinggi sepanjang sejarah, mendekati Rp1 triliun. Peningkatan ini seiring perbaikan tata kelola sektor kelautan dan perikanan, khususnya di bidang perikanan tangkap dan pengelolaan ruang laut.
"Ini adalah satu pencapaian walaupun apa yang kita lakukan di 2021 belum maksimal," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam program talkshow Bincang Bahari Edisi Spesial bertajuk "Catatan Akhir Tahun 2021 dan Program Ekonomi Biru 2022" di Gedung Mina Bahari III, Jakarta, Rabu (22/12).
"Tetapi saya bangga kita telah melakukan banyak hal. Khususnya kita sudah punya langkah-langkah strategis, dan bisa membuktikan tagline KKP Rebound," sambungnya.
Berdasarkan data hingga 21 Desember 2021, total PNBP yang diterima KKP mencapai Rp920 miliar. Jumlah tersebut masih akan bertambah bahkan melebihi Rp1 triliun karena masih ada potensi tagihan di bidang perikanan tangkap, serta tagihan atas pemanfaatan ruang laut untuk kegiatan eksplorasi minyak dan gas (migas) yang jumlahnya masing-masing lebih dari Rp35 miliar dan Rp350 miliar.
"Ini akan kita tagih (migas), karena tujuan dari penarikan ini juga salah satunya untuk melakukan mitigasi dari aktivitas eksplorasi yang dilakukan," ungkap Menteri Trenggono.
Sebagai perbandingan, PNBP Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam dua tahun sebelumnya berada di angka Rp600an miliar dan Rp500an miliar. Sehingga perolehan PNBP menjadi Rp1 triliun di 2021 menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan.
(mdk/ags)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bagan tancap adalah alat tangkap menetap sehingga mengganggu alur pelayaran
Baca SelengkapnyaTujuan kebijakan ini untuk menciptakan lapangan pekerjaan serta mendongkrak pendapatan negara bukan pajak (PNBP).
Baca SelengkapnyaHal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian PUPR
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Hal ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh seluruh petani dalam memenuhi kebutuhan pupuk.
Baca SelengkapnyaDominggus melanjutkan, Prabowo-Gibran memiliki program agar nelayan bisa berdikari serta kekayaan laut bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk para nelayan.
Baca SelengkapnyaKepastian tersebut diungkapkan Mentan seusai rapat terbatas terkait pangan bersama Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaPenambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaKepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
Baca SelengkapnyaMayjen Kunto mengingatkan, jika laut dibiarkan tercemar dan ekosistemnya rusak, maka potensi yang terkandung di dalamnya terganggu.
Baca Selengkapnya