Merdeka.com - Indonesia National Air Carriers Association atau INACA meminta penurunan besaran larangan terbatas impor suku cadang pesawat. Pada hari ini, INACA mendatangi kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membahas hal itu.

"Kan kita ketahui, industri penerbangan salah satu transportasi yang cukup kompleks. Jadi yang tadi kita bahas dengan Pak Menko, terkait dengan larangan dan pembatasan spare part," kata Ketua umum INACA, Denon B Prawiraatmadja, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (26/12).

Dia menjelaskan saat ini Indonesia memiliki pembatasan dan larangan impor spare part pesawat sampai dengan 47 persen. Hal itu dinilai terlampau tinggi jika dibandingkan dengan negara lain. "Kalau di negara-negara lain seperti di Malaysia itu kan, lebih rendah, 17 persen," ujarnya.

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah mengkaji ulang aturan tersebut. "Kami dari Asosiasi menyampaikan kepada Pak Menko, harapan kami ke depan untuk kelancaran industri penerbangan ini, bisa diturunkan persentasinya, sehingga kelancaran bisnis aviasi penerbangan bisa lebih baik. Itu utama yang tadi di sampaikan," tutupnya.

Turunkan Harga Tiket, Pemerintah Kaji Pembebasan Bea Masuk Suku Cadang Pesawat

Director of Business and Base Operation sekaligus Plt Direktur Utama PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMF AeroAsia) Tazar Marta mengaku sedang berdiskusi dengan pemerintah mengenai pembebasan bea masuk untuk suku cadang pesawat.

Ini adalah tindak lanjut dari kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memangkas harga tiket pesawat melalui efisiensi biaya operasi maskapai.

"Pembebasan bea masuk, sebelumnya sudah ada ini, tetapi yang kami harapkan bisa seluruhnya. Sisanya masih progress, kami masih diskusi dengan Kemenperin dan Kemenkeu supaya yang lain bisa masuk bagian dari insentif," kata dia dalam sebuah acara diskusi, di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (25/6).

Untuk saat ini impor suku cadang pesawat mencapai 300 jenis. Dari jumlah tersebut, hanya 25 komponen yang telah menerima pembebasan bea masuk. Selebihnya dikenakan retribusi mulai dari kisaran 5 persen-20 persen.

Meskipun pelonggaran bea impor berkontribusi pada pengurangan biaya operasi maskapai, kontribusi terbesar berasal dari biaya perawatan mesin. Sebab, selama ini maskapai melalui GMF telah memelihara mesin pesawat di luar negeri seperti di negara-negara di Eropa, Amerika, dan terdekat dengan Malaysia.

Dia menjelaskan saat ini GMF sendiri baru mengantongi dua lisensi perawatan mesin, yaitu mesin untuk pesawat seri A320 dan Boeing 737. Karena itu, GMF akan fokus pada peningkatan kapasitas untuk memelihara mesin di dalam negeri.

"Kontribusi GMF untuk menekan maintenance (perawatan) adalah meningkatkan kapabilitas kami dalam negeri, supaya barang tidak dikirim ke luar negeri. (Biaya perawatan) kami hanya USD 40 - USD 50 per jam kalau di sana sampai USD 90-an. Kalau kami kerjakan di sini sudah berapa penghematan," paparnya.

Selain itu, ada juga potensi efisiensi dalam industri penerbangan untuk memberikan insentif bagi penyewaan pajak pada mesin yang dibutuhkan selama perawatan pesawat. Namun dia mengaku belum membicarakan masalah ini dengan pemerintah.

"Itu adalah salah satu potensi. Sejauh ini kami masih membahas suku cadang. Bagi kami itu tidak masalah, jika kami dikenai pajak, kami akan mengenakan biaya lagi ke maskapai," ujarnya.

Pemerintah mengklaim akan membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk layanan penyewaan pesawat yang datang dari luar negeri. Ini dilakukan untuk membantu maskapai mengurangi biaya operasional untuk mengurangi harga tiket pesawat.

Selain pembebasan PPN untuk layanan penyewaan pesawat, pemerintah juga berjanji untuk memberikan insentif fiskal untuk layanan sewa, pemeliharaan dan perbaikan pesawat, serta biaya impor dan penyerahan pesawat dan suku cadang.