Temuan BPS: 66,47 Persen Penerima Kartu Prakerja Berstatus Pekerja
Merdeka.com - Pemerintah Jokowi telah meluncurkan program Kartu Prakerja sejak April 2020. Program ini mendapatkan antusiasme yang tinggi dari masyarakat. Mulanya, program ini direncanakan untuk menangani pengangguran di Indonesia agar mendapatkan pelatihan, baik untuk berwirausaha maupun upskilling sebagai bekal untuk mencari kerja.
Dalam situasi pandemi covid-19, pemerintah memutuskan untuk menggulirkan program Kartu Prakerja ini merangkap sekaligus sebagai bantuan sosial, utamanya bagi masyarakat tuna karya yang terdampak pandemi.
Namun, temuan Badan Pusat Statistik (BPS) justru bertolak belakang dengan tujuan program ini diluncurkan. Di mana mayoritas penerima Kartu Prakerja justru berstatus bekerja, yakni 66,47 persen.
"66,47 persen penerima Kartu Prakerja itu statusnya adalah pekerja. Sementara 22,24 persennya pengangguran, dan 11,29 persennya merupakan Bukan Angkatan Kerja (BAK),” papar Kepala BPS, Kecuk Suhariyanto seperti dikutip, Jumat (27/11).
Sebagai catatan, Kecuk menambahkan, dari penerima Kartu Prakerja yang masih bekerja, sekitar 63 persennya berstatus pekerja penuh.
Sisanya sebesar 36 persen merupakan pekerja tidak penuh atau bekerja di bawah 35 jam per minggu. Kelompok ini tergolong sebagai pekerja paruh waktu atau setengah pengangguran.
"Artinya income mereka sangat terbatas. Oleh karena itu bisa dimaklumi, meskipun statusnya mereka bekerja, mereka apply dalam program kartu prakerja," tukas dia.
Reporter: Pipit Ika Ramdhani
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Buka 1,2 Juta Kuota Program Kartu Prakerja
Sampai akhir tahun ini akan ada 19 juta peserta Kartu Prakerja sejak program ini diluncurkan pada tahun 2020.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaDirut Bulog Jelaskan Duduk Perkara Beras SPHP Memuat Stiker Capres Tertentu
Bayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar
Tahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca SelengkapnyaBappenas Buka Loker Tenaga Ahli dan Asisten Tenaga Ahli, Cek Persyaratannya di Sini
Pendaftaran dibuka sampai besok, Selasa 20 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaBPS Adalah Kepanjangan Badan Pusat Statistik, Ketahui Tugasnya
Pengertian lembaga BPS beserta tugas, fungsi, dan wewenangnya.
Baca SelengkapnyaProgram Kartu Prakerja 2024 Segera Dibuka, Peserta Dapat Insentif Rp4,2 Juta
Untuk pengumuman lebih lanjut soal pembukaan progra Kartu Prakerja akan disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Baca SelengkapnyaDukung Kesetaraan, BCA Salurkan UMKM Entrepreneur Perempuan Rp14,8 Triliun Sepanjang 2023
Persentase pekerja perempuan di BCA juga mencapai 60,8 persen dari total pekerja dan menduduki 61,1 persen dari total manajer di perusahaan.
Baca SelengkapnyaPemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca Selengkapnya