Merdeka.com - Program Kartu Prakerja tepat memasuki usia 3 tahun pada 17 Maret 2023. Dalam pelaksanaannya, program yang sempat berjalan lewat skema semi bansos selama pandemi Covid-19 ini telah menghabiskan anggaran hingga sekitar Rp59 triliun.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana (PMO) Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari mengatakan, anggaran tersebut sudah termasuk pemberian manfaat senilai Rp 3.550.000 kepada seluruh penerima. Sementara itu, dana bantuan yang tersisa dikembalikan ke rekening kas umum negara kepada ibu Sri Mulyani sesuai peraturan Menko Perekonomian.

"Kalau angka itu dikalikan dengan 16,4 juta orang, angka itu Rp 58 triliun koma sekian. Jadi itu betul-betul dilaksanakan, disalurkan tanpa korupsi. Tidak ada korupsi. Itu kami sampaikan dengan jujur," kata Denni dalam acara 3 Tahun Prakerja di Jakarta, Rabu (15/3).

Di sisi lain, biaya operasi manajemen pelaksana selama 3 tahun sebesar Rp 353 miliar. Itu sudah termasuk gaji hingga kebutuhan operasional lain.

"Biaya operasi PMO selama 3 tahun, mulai dari gaji saya, sewa gedung, sewa cloud, sampai kepada driver, sewa kendaraan, total adalah Rp 353 miliar, atau hanya 0,59 persen dari total anggaran senilai Rp 59 triliun," tuturnya.

"Itu pun Kartu Prakerja masih memberikan PNBP kepada Kementerian Keuangan sebesar Rp 237,8 miliar. Jadi biaya operasi kita secara net hanya Rp 100 miliar selama 3 tahun, bukan per tahun," jelas Denni.

Program Kartu Prakerja telah diikuti oleh 16,4 juta penerima dari total 46 juta pendaftar. Dia menyampaikan, para pendaftar dan pesertanya berasal dari kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Denni pun memastikan pada peserta terverifikasi telah menerima manfaat sesuai ketentuan.

"Jadi, rekan-rekan mau pergi ke kabupaten/kota mana, bertemu dengan alumni program Prakerja, kami siap untuk mengantarkan teman-teman sekalian, bahwa angka ini bukan lah sekedar angka. Angka ini betul-betul ada individunya," tegasnya.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com