Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir berencana, akan membeli peternakan sapi di Belgia. Hal ini dilakukannya guna mengurangi impor sapi yang setiap tahunnya dilakukan oleh Indonesia.

Secara langsung, Menteri Erick meminta kepada Duta Besar RI untuk Belgia, Andri Hadi untuk mencarikannya pertenakan sapi yang siap dijual.

"Kalau ada peternakan sapi di Belgia, Pak Dubes, mau dijual," kata Menteri Erick dalam acara MilenialHub 2021, secara virtual, Sabtu (17/4).

Mendengar penyataan tersebut, sontak Andri langsung merespon hal tersebut. Andri bilang ada sapi belgia yang siap di jual.

"Iya ada Belgian Blue (sapi Belgia), pak," kata Andri.

Namun, Menteri Erick kembali menjelaskan bahwa pihaknya mencari peternakan sapi yang bisa dijual ke BUMN. Bukan untuk sapinya saja.

"Bukan, peternakannya Pak Dubes kalau ada. Masa kita impor sapi terus 1,5 juta tiap tahun. Bagaimana kalau peternakannya kita beli, BUMN yang beli," tutur Menteri Erick.

Andri pun sontak mengiyakan permintaan Menteri Erick tersebut. "Sip, kita cari, pak," ujarnya.

Harga Daging Sapi Mahal, Pemerintah Buka Keran Impor

Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) menegaskan Kemendag telah sepakat untuk mendatangkan sapi impor dari Meksiko dan Australia guna menurunkan harga daging sapi yang terus naik. Kegiatan impor tersebut juga dinilai dapat menjaga stok daging sapi di tingkat pedagang dan pengecer.

"Dalam stabilisasi harga dan kecukupan ketersediaan sapi siap potong, pemerintah dalam waktu dekat melalui Kementerian Perdagangan akan melakukan pemberian izin kepada para importir untuk melakukan impor sapi dari negara Meksiko dan sapi Slaugther dari Australia," terang Ketua APDI, Asnawi, dalam pesan tertulis, Rabu (20/1).

Menurut temuan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kementerian Perdagangan (Kemendag), dia menyebutkan, kenaikan daging sapi saat ini bersifat anomali. Bahkan mencapai Rp 130.000 per Kilogram (Kg) di tingkat pengecer dan pedagang.

Hal tersebut membuat pedagang daging kesulitan untuk menjajakan dagangannya akibat keuntungan yang diterima sangat minim. Oleh karenanya, Asnawi menyatakan, pemerintah untuk saat ini tak bisa memaksa pedagang untuk berjualan kembali.

"Ditjen Perdagangan Dalam Negeri tidak bisa memaksakan pedagang mesti harus berdagang walau harus menanggung kerugian, dan juga tidak mempersalahkan jika pedagang daging sapi tidak berdagang karena itu pilihan," tegasnya.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada Selasa, 19 Januari 2021 kemarin menggelar rapat koordinasi stabilisasi harga daging sapi. Rapat ini diadakan pasca Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) membuat surat edaran bahwa pedagang sapi di Jakarta dan sekitarnya akan mogok jualan hingga 22 Januari 2021.

Pedagang mengeluhkan Harga Pokok Penjualan (HPP) daging sapi di tingkat Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan distributor yang terlampau tinggi. Sehingga keuntungan yang diterima pedagang menjadi sangat tipis.

Direktur Eksekutif Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia (Gapuspindo) Johny Liano yang juga ikut dalam rapat bersama Kemendag menjelaskan, harga pokok pembelian daging sapi di tingkat global saat ini memang sudah tinggi.

"Kan kita harga global itu tinggi. Jadi harga pokok pembelian sapi sendiri sudah tinggi. Sehingga harusnya di dalam negeri ikut melakukan penyesuaian," ujar Johny kepada Liputan6.com, Rabu (20/1).

Menurut dia, beberapa komoditas pangan di Indonesia saat ini masih bergantung pada pasokan dari negara lain. Sehingga itu berdampak terhadap ketersediaan dan harga di tingkat domestik.

Pasca menerima penjelasan tersebut, pedagang daging sapi yang diwakili APDI disebutnya mulai memahami pokok persoalan. "Sekarang apa yang harus dikerjakan, solusinya apa. Kembali lagi bagaimana jangka panjangnya tumpuan kita di dalam negeri cepat ditingkatkan," sambungnya.

Johny menyampaikan, pengusaha RPH juga sudah memaklumi keputusan APDI yang tidak melakukan penjualan daging sapi hingga 3 hari ke depan. Dia pun menilai bahwa surat edaran yang dikeluarkan APDI tersebut hanya bersifat himbauan.

"Jadi himbauan semula itu akan dihimbau kembali ke anggotanya setelah masa memahami kondisinya, dan akan tetap berjualan. Bagi anggota lain yang masih berjualan itu dipersilakan. Yang mau tidak berjualan juga dipersilakan," tuturnya.

Jika memang harga daging sapi di tingkat RPH dan distributor masih dianggap terlalu tinggi, ia pun menyarankan pedagang untuk buka opsi penjualan lain semisal daging kerbau atau daging beku. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kemendag Syailendra dikatakannya sepakat dengan usul tersebut.

"Jadi kita selama ini kan selalu berpikirnya sapi-sapi. Padahal sebetulnya banyak pilihan bagi pedagang. Pedagang itu kan sebetulnya enak. Dia banyak pilihan. Jika harga sapi dirasa mahal dia bisa berjualan daging kerbau," imbuhnya.

"Jadi pak Dirjen akan mendorong itu sesuai dari daging-daging yang bisa didorong untuk pedagang-pedagang itu," pungkas Johny.