Merdeka.com - Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Faisol Reza menyatakan, pemerintah harus mempunyai rencana induk pengembangan atau roadmap secara merinci untuk mengembangkan garam bahan baku industri. Karena selama ini Indonesia memenuhi kebutuhan garam bahan baku industri melalui impor.

"Kadar NaCl pada garam yang kita produksi berkisar 92 persen-94 persen, sedangkan kebutuhan garam bahan baku industri memerlukan kadar NaCl 97 persen," kata Faisol di Jakarta, Minggu (20/9).

Dia mengatakan, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki potensi untuk memproduksikan garam bahan baku industri, karena NTT memiliki banyak faktor untuk memproduksi garam bahan baku industri. Salah satunya, kelembapan udara yang lebih rendah dibanding rata-rata kelembapan di berbagai daerah di Indonesia berkisar 75 persen-80 persen.

Produksi garam di Indonesia umumnya dilakukan menggunakan metode evaporasi yang berkaitan dengan kelembapan udara. Jika kelembapan tinggi, laju evaporasi menjadi rendah karena kejenuhan udara akan lebih cepat tercapai. Kelembapan udara mempengaruhi kecepatan penguapan air, di mana makin besar penguapan maka makin besar jumlah kristal garam yang mengendap.

"Tidak ada alasan untuk tidak bisa menyediakan garam bahan baku industri. Secara teknologi Industri ini tidak membutuhkan teknologi yang rumit," lanjut dia.

Faisol menjelaskan Provinsi NTT bisa menjadi pionir sebagai daerah yang mampu melakukan substitusi impor garam. Dengan menyediakan segala kebutuhan yang diperlukan untuk industri garam.

Konsumsi Garam Industri Diprediksi Meningkat

Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi mencatat, Indonesia telah berhasil melewati target swasembada garam tahun 2019. Mengingat sampai saat ini produksi garam nasional telah mencapai 3,5 juta ton atau sesuai target swasembada.

Namun, seiring bertambahnya industri membuat permintaan garam di dalam negeri ikut melonjak. Diprediksi sampai akhir tahun 2021 tingkat konsumsi garam mencapai 4 hingga 4,5 juta ton.

"Isu masalah garam, sebenarnya kita sudah swasembada 3,5 juta ton. Tapi begitu industri meningkat, maka konsumsi juga bertambah," kata Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Safri Burhanuddin, saat menggelar video conference, Minggu (31/5).

Menurutnya tingginya permintaan garam akibat kehadiran industri baru di berbagai daerah tak diimbangi dengan jumlah lahan produksi yang tersedia. Kementerian mencatat jumlah lahan produktif yang tersedia hanya mencapai 25.000 hektare.

Permasalahan diperparah oleh proses pembuatan garam yang masih menggunakan metode evaporasi. Di mana produksi mengandalkan penguapan dengan menggunakan sinar matahari yang telah dilakukan sejak zaman Hindia Belanda.

Reporter: Pipit Ika Ramadhani

Sumber: Liputan6.com