Merdeka.com - PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) memerlukan dana talangan sebesar USD 200 juta atau Rp3 triliun. Perseroan menyebut dana tersebut bertujuan pemberian relaksasi pembayaran konsumen KS.

"Pada triwulan ke II ada penurunan signifikan sampai 60 persen daripada kondisi normal sehingga hal ini tentu menjadi kekhawatiran akan kelangsungan industri hilir dan industri pengguna baja di Indonesia. Kita mempertahankan agar tidak mati," ujar Direktur Utama Krakatau Steel, Silmy Karim, dalam Rapat Dengar PEndapat (RDP) dengan DPR, Rabu (8/8).

"Dengan relaksasi pembayaran ke konsumen maka akan membantu dalam pemulihan industri pengguna, agar mereka bisa berputar, dan order yang mereka butuhkan bisa kita supply," lanjutnya.

Silmy menjelaskan, berdasarkan perhitungan, pihaknya membutuhkan dana kurang lebih sebesar USD 200 juta atau Rp3 triliun. Besaran angka ini yang diusulkan dalam rapat antara KRAS dan Kementerian keuangan dan Kementerian BUMN.

Sementara, mengenai skemanya dana talangan, KRAS mengusulkan pemerintah melakukan penempatan dana talangan atas nama pemerintah di giro akun. Penggunaan dana talangan itu diharapkan bisa memberikan relaksasi pembayaran kepada konsumen sehingga terjadi peningkatan penjualan KRAS 6-7 persen, dan relaksasi pembayaran ke konsumen menjadi 180 hari.

"Melalui kinerja positif dan keuangan yang kuat maka PT KRAS dapat terus mendorong industri hilir dan industri pengguna untuk menjalankan bisnis menuju kondisi normal," pungkasnya.

Pemerintah Suntik Rp52 Triliun Untuk 12 BUMN Demi Pulihkan Ekonomi

Pemerintah menggelontorkan dana Rp52,57 triliun bagi 12 Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah ini untuk mempercepat program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dari tekanan wabah virus corona baru atau COVID-19.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memaparkan dukungan dana itu akan diberikan kepada 12 BUMN melalui berbagai skema seperti pembayaran subsidi, penyaluran bantuan sosial, hingga penyertaan modal negara (PMN).

"Pemilihan 12 BUMN ini dianggap memiliki pengaruh yang besar terhadap hajat hidup masyarakat," ujar Sri Mulyani usai rapat terbatas mengenai "Penetapan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Perubahan Postur APBN Tahun 2020" seperti dikutip dari Antara, Rabu (3/6).

Pemilihan 12 BUMN ini juga dilihat dari kepemilikan aset dan kontribusi yang besar bagi sistem keuangan nasional.

Adapun rincian ke-12 BUMN itu adalah:

1. PT PLN mendapatkan dana pemerintah untuk membayar perpanjangan subsidi diskon listrik, mendapat PMN, dan kompensasi dari piutang pemerintah yang secara akumulasi mencapai Rp45,4 triliun.

2, PT Hutama Karya mendapatkan tambahan PMN Rp7,5 triliun dari sebelumnya Rp3,5 triliun, sehingga total Rp11 triliun.

3. PT KAI mendapatkan tambahan dana talangan Rp3,5 triliun.

4. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) mendapatkan PMN sebesar Rp6 triliun untuk program penjaminan kredit modal kerja darurat. Selain itu, BPUI akan mendapat PMN nontunai Rp268 miliar.

5. PTPN akan mendapatkan dana talangan pinjaman modal kerja. Menkeu masih menyisir jumlah dana talangan yang akan diberikan kepada PTPN.

6. PT Permodalan Nasional Madani akan mendapatkan tambahan PMN dari Rp1 triliun menjadi Rp2,5 triliun. Tujuannya untuk penyaluran pembiayaan ultra mikro (UMi) dan kredit mekaar dengan pinjaman di bawah Rp10 juta.

7. PT Garuda Indonesia. Skema bantuan dari pemerintah untuk BUMN ini masih dikaji oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

8. PT Krakatau Steel. Sama seperti Garuda, skema bantuannya masih dikaji Menteri BUMN.

9. PT Perumnas akan mendapatkan dana bantuan Rp659 miliar.

10. PT Pertamina akan mendapat kompensasi dari pemerintah. Menkeu belum memberikan angka pasti mengenai kompensasi tersebut.

11. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) mendapatkan dukungan PMN Rp500 miliar.

12. Perum Bulog akan mendapatkan dukungan operasi untuk bantuan sosial sebesar Rp10,5 triliun.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, dana talangan bukan merupakan pemberian pemerintah kepada BUMN untuk modal kerja. Tetapi dana talangan merupakan pinjaman yang nantinya harus dikembalikan.

"Dana talangan itu bukan dikasih modal oleh pemerintah. Kalau modal itu PMN. Garuda tidak ada dapat PMN," jelas Arya.

Dia menambahkan, terkait penggunaan dana tersebut diserahkan kepada BUMN yang mendapat alokasi dana talangan. "Namanya pinjaman ya itu hak mereka mau dipakai apa kan karena bukan dana diberikan pemerintah," paparnya.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6