Merdeka.com - Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Mardani H. Maming mendukung rencana penerapan tax amnesty jilid II. Dia menilai, hal ini akan mencegah shortfall penerimaan pajak di tahun ini. Pihaknya pun siap bersinergi dengan pemerintah mendukung rencana tersebut.

"Kami dari anggota HIPMI akan mendorong pendapatan negara dari sektor perpajakan. Kami siap bersinergi dengan asosiasi dunia usaha untuk mendukung rencana pemerintah meluncurkan tax amnesty jilid II," kata Mardani dalama keterangan persnya, Minggu (23/5).

Berdasarkan hasil hasil tax amnesty pertama tahun 2017 dapat menyerap sebanyak 956.793 wajib pajak dengan nilai harta yang diungkap sebesar Rp4.854,63 triliun. "Seperti yang kita ketahui saat tax amnesty jilid I berlangsung masih banyak dana yang terparkir di negara lain. Tentu tax amnesty jilid II ini diperlukan, sebab dana tersebut seharusnya bisa menjadi modal investasi di dalam negeri," imbuhnya.

Dia menilai, jika tax amnesty jilid II digelar maka semakin banyak uang yang akan masuk ke dalam negeri. Dampaknya pun akan meningkatkan likuiditas bank, investasi, dan juga pemasukan negara.

Investasi tersebut dapat berupa obligasi di BUMN, investasi keuangan pada bank dalam negeri, dan obligasi perusahaan-perusahaan domestik. Lewat tax amnesty jilid II ini saatnga pengusaha berpartisipasi aktif dalam berkontribusi untuk negara di tengah pandemi.

Alasannya karena pajak merupakan sumber pemasukan utama pemerintah yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat umum. Dananya juga bisa diinvestasikan di sejumlah instrumen investasi di Indonesia.

"Jika memang regulasinya dikeluarkan, tentu ini akan menjadi kesempatan buat para pengusaha di Indonesia menanamkan modalnya di dalam negeri yang turut juga membantu membangkitkan perekonomian," kata dia.

CEO Enam Sembilan Group tersebut berharap agar partisipasi wajib pajak dalam program ini meningkat. Sehingga tax amnesty jilid II bisa menjadi momentum untuk mengatasi pelemahan ekonomi. "Kami sangat mendukung program pemerintah ini," tutup Mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan dua periode tersebut.