Tax amnesty jadi jalan keluar rendahnya penerimaan pajak RI

Merdeka.com - Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan UU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. Kalangan akademisi menilai UU Pengampunan Pajak sesuai konstitusi UUD 1945. Pasal yang jadi acuan adalah pasal 5, pasal 20, dan pasal 23A UUD 1945.

Direktur Center of Indonesia Taxation and Analysis (CITA), Yustinus Prastowo mengatakan, UU yang dibuat dan disahkan oleh DPR RI harus memiliki landasan dan acuan dalam UUD 1945.

"Adapun landasan hukumnya adalah pasal 5, pasal 20, dan pasal 23A UUD 1945," ucapnya di Jakarta, Rabu (29/6).

Menurut Yustinus, kebijakan tax amnesty tidak diskriminatif dan memberi rasa keadilan. Sebab, UU Pengampunan Pajak berlaku bagi semua wajib pajak dan seluruh warga negara Indonesia, mulai dari pengusaha besar hingga pengusaha kecil UMKM. Bahkan, pengusaha UMKM diberi tarif tebusan 0,5 persen agar tidak memberatkan mereka.

"Kenapa yang ikut tax amnesty harus diidentikkan dengan kejahatan ekonomi trans-nasional, sedangkan yang boleh ikut tax amnesty adalah semua wajib pajak (WP), termasuk pengusaha kecil UMKM," katanya.

Kebijakan tax amnesty, kata Yustinus, merupakan jalan keluar dari kemandekan ekonomi Indonesia yang terhambat oleh rendahnya penerimaan pajak. Kebijakan tax amnesty juga untuk memperbaiki sistem perpajakan Indonesia yang selama ini dirasa kurang efektif.

"Di RUU ini bahkan UMKM diberi tarif khusus jauh lebih rendah," ujar Yustinus.

Pengamat Pajak dari Universitas Indonesia, Danny Darussalam mengatakan, RUU tax amnesty sesuai konstitusi. "RUU Tax Amnesty sangat-sangat konstitusional dan tidak ada yang dilanggar dari konstitusi kita," ujar dia.

Dia menambahkan, dengan adanya tax amnesty bisa membangkitkan perekonomian suatu negara. "Tax Amnesty adalah suatu bentuk kemandirian bangsa guna membangun perekenomian Indonesia. Dengan masuknya banyak dana segar, tentu akan terciptanya lapangan kerja yang lebih luas dan peluang pembangunan infrastruktur yang lebih banyak," tutupnya.