Tax Amnesty Indonesia sukses buat Singapura kalang-kabut

Merdeka.com - Pelaksanaan program Tax Amnesty di Indonesia sempat menimbulkan pro dan kontra. Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menolak Tax Amnesty karena dinilai tidak sejalan dengan sistem dan mekanisme tata cara pemungutan pajak.

Koordinator Advokasi dan Investigasi Fitra, Apung Widadi mengatakan, kebijakan Tax Amnesty sempat diterapkan oleh pemerintah pada tahun 1964 dan 1984, namun selalu gagal. Sebab, banyak aturan dan dasar hukum dari Tax Amnesty yang bertentangan dengan peraturan yang sudah ada.

Seperti dalam skala prioritas revisi UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) revisi Nomor 16 Tahun 2009 perlu didahulukan dari RUU pengampunan pajak. Artinya, proses kebijakan ini terkesan dipaksakan karena belum ada naskah akademiknya.

"Dari zaman Presiden Soeharto hingga Habibie belum menemukan titik terang untuk mengambil uang yang hilang," kata Apung.

Meski demikian, pemerintahan Presiden Joko Widodo ngotot agar program Tax Amnesty dijalankan di Indonesia. Harapannya, program ini bisa menambah jumlah wajib pajak baru serta bisa memulangkan dana WNI yang disimpan di luar negeri atau repatriasi.

Presiden Joko Widodo menyebut telah mengantongi data orang Indonesia yang menyimpan uangnya di luar negeri seperti di Singapura dan Swiss. Padahal, Indonesia membutuhkan uang tersebut untuk membangun dalam negeri.

"Bukan uang siapa-siapa, itu uang kita. Ada yang ditaruh di bawah bantal. Saya tahu, ada yang ditaruh di bank Swiss, ada yang ditaruh di Hongkong, ada yang ditaruh di BPI, ada yang ditaruh di Singapura. Datanya ada di kantong saya," kata Presiden Jokowi dalam sosialisasi Tax Amnesty di Sumatera Utara seperti ditulis situs Setkab di Jakarta, Jumat (22/7).

Jokowi terus merayu agar Tax Amnesty dijalankan di Tanah Air. Bagaimana caranya?