Merdeka.com - Sekretaris Jenderal Perkumpulan Advokasi Indonesia (PERADI), Sugeng Teguh Santoso menilai, UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) hanya menjadi penghapusan pertanggungjawaban pidana bagi pengemplang pajak. Sebab, tarif yang harus dibayarkan nilainya lebih kecil dari jumlah kewajiban pajak terutang yang harus dibayar dan menjadi pemasukan negara.

"Melihat metode perhitungan progresif yang dianut dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan, uang tebusan yang diatur dalam UU ini tidak berimbang dengan jumlah kekayaan dan pelanggaran hukum para pengemplang pajak," kata Sugeng di Jakarta, Minggu (10/7).

Tarif uang tebusan untuk wajib pajak usaha kecil menengah (UKM) yang mengungkapkan harta sampai Rp 10 miliar akan dikenai tarif tebusan sebesar 0,5 persen. Sedangkan untuk harta di atas Rp 10 miliar dikenai 2 persen.

Untuk wajib pajak yang bersedia merepatriasi asetnya di luar negeri akan diberikan tarif tebusan sebesar 2 persen untuk pelaporan yang dilakukan 3 bulan pertama setelah tax amnesty berlaku. Kemudian, 3 persen untuk 3 bulan kedua, dan 5 persen untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2017.

Sedangkan untuk wajib pajak yang mendeklarasikan asetnya di luar negeri tanpa repatriasi akan dikenai tarif 4 persen untuk 3 bulan pertama setelah tax amnesty berlaku, 6 persen untuk 3 bulan kedua, dan 10 persen untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2017.

Dengan adanya tarif tersebut, Sugeng menilai hal ini memberikan perlakuan istimewa bagi pelaku tindak pidana, juga menegaskan bahwa negara memberikan diskon besar-besaran terhadap pengemplang pajak agar bersedia membayar pajak.

"Karena ada perbedaan antara jumlah pajak terutang yang tidak dibayarkan oleh pengemplang pajak, dengan besaran uang tebusan yang harus dibayarkan ke kas negara," imbuhnya.