Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tarik ulur Jonan dan Rudiantara tutup aplikasi online

Tarik ulur Jonan dan Rudiantara tutup aplikasi online Demo sopir taksi. ©2016 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Sektor transportasi Tanah Air tengah memanas. Persaingan antara taksi konvensional dan taksi berbasis online atau daring tak bisa dihindarkan.

Taksi konvensional meminta pemerintah untuk memblokir aplikasi transportasi online seperti Uber dan GrabCar. Bahkan, kehadiran transportasi online ini dinilai menjadi tembok penghalang rejeki para sopir taksi konvensional.

Humas Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat (PPAD), Suharto, mengatakan semenjak kehadiran transportasi daring, penghasilan sejumlah sopir taksi konvensional menurun drastis. Bahkan, ada sopir taksi mengaku tak mendapat pendapatan meski bekerja seharian.

"Yang mengadu yang biasanya Rp 150.000 kini sudah jadi Rp 20.000 sehari. Ini ada bukti dari supir Taxiku biasanya Rp 500.000 sekarang Rp 200.000. Bahkan ada yang tak bawa uang padahal narik sehari semalam," kata Suharto di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Selasa (22/3).

Suharto mengaku sangat kecewa dengan hasil rapat antara pihaknya dengan Menkominfo Rudiantara yang menghasilkan keputusan bahwa pemerintah tidak bisa menutup aplikasi Grab dan Uber.

"Kami kecewa sekali. Ratusan ribu (sopir) bisa turun demo secara massal nanti jika keputusan ini terus berlangsung," kata dia.

lalu, bagaimana pemerintah menyikapi adanya fenomena taksi online ini?

(mdk/sau)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Enam Aplikasi Travel Agent Terancam Diblokir, Begini Respons Menparekraf

Enam Aplikasi Travel Agent Terancam Diblokir, Begini Respons Menparekraf

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melayangkan surat peringatan kepada 6 Online Travel Agent

Baca Selengkapnya
Pengemudi Ojol Tak Yakin Bakal Dapat THR, Ini Alasannya

Pengemudi Ojol Tak Yakin Bakal Dapat THR, Ini Alasannya

Penyedia aplikasi Ojol biasanya memberikan skema tertentu yang dianggap sebagai pengganti THR.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tekan Aturan Percepatan Transformasi Digital, Begini Isinya

Jokowi Tekan Aturan Percepatan Transformasi Digital, Begini Isinya

Pertimbangan penerbitan perpres itu untuk mendorong terwujudnya pelayanan publik berkualitas dan terpercaya.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Cara Mengetahui dan Menghindari Penipuan Online Berkedok Aplikasi

Cara Mengetahui dan Menghindari Penipuan Online Berkedok Aplikasi

Berikut adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan agar terhindar dari aplikasi penipuan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Puji BRI: Sekarang Agen BRILink Ambil Alih Peran Rentenir

Jokowi Puji BRI: Sekarang Agen BRILink Ambil Alih Peran Rentenir

Kepala Negara mengapresiasi langkah digitalisasi yang berhasil menyentuh masyarakat kecil.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Belanja Infrastruktur Digital Ditekan: Tak Ada Lagi Aplikasi Baru

Jokowi Minta Belanja Infrastruktur Digital Ditekan: Tak Ada Lagi Aplikasi Baru

Presiden Jokowi meminta agar aplikasi kementerian/lembaga disederhanakan.

Baca Selengkapnya
4 Modus Penipuan Online yang Wajib Diwaspadai, Yuk Kenali Saluran Informasi dan Kanal Komunikasi Resmi Blibli

4 Modus Penipuan Online yang Wajib Diwaspadai, Yuk Kenali Saluran Informasi dan Kanal Komunikasi Resmi Blibli

Blibli mengajak masyarakat lebih waspada dengan mengenali saluran informasi dan kanal komunikasi resmi Blibli.

Baca Selengkapnya
Aturan Iklan dan Penjualan Rokok Bakal Diperketat, Pelaku Ekonomi Digital Bilang Begini

Aturan Iklan dan Penjualan Rokok Bakal Diperketat, Pelaku Ekonomi Digital Bilang Begini

Selama ini pelaku industri digital seperti anggota idEA patuh pada aturan yang berlaku.

Baca Selengkapnya
72 Persen Penggunaan Pinjaman Online Dimanfaatkan untuk Peningkatan Kualitas Hidup

72 Persen Penggunaan Pinjaman Online Dimanfaatkan untuk Peningkatan Kualitas Hidup

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan mencapai angka peningkatan indeks literasi keuangan yaitu 65 persen dan inklusi keuangan 93 persen pada 2027.

Baca Selengkapnya