Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK berencana mengevaluasi aturan terkait Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap produk bahan baku kapal dan pelat baja atau Hot Rolled Plate (HRP) yang diterapkan selama ini. Hal tersebut dilakukan untuk menarik investasi asing masuk ke dalam negeri, serta mendorong ekspor.

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan selain untuk menarik investasi kajian BMAD bahan baku kapal juga perlu dilakukan seiring dengan adanya protes dari pengusaha. Sebab, BMAD kapal sebelumnya belum pernah dipungut.

"Mereka (pengusaha) datang, mengatakan gimana kita mau bayar, kita tidak pernah dipungut sebelumnya. Tidak pernah dibiayakan," ujar Menko Darmin saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, ditulis Rabu (6/3).

Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan membuat kebijakan yang lebih kondusif bagi industri dalam negeri. Hal ini untuk menciptakan persaingan iklim investasi yang sama antara Indonesia dan negara tetangga.

"Sehingga beban mereka dalam tentu perpajakan, bea masuk atau pajak PPN tetap bisa diringankan karena tema besar Pak Presiden adalah investasi dan ekspor. Jadi daya competitiveness kita yang saat ini sedang difokuskan," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan, seharusnya hanya komoditas HRP yang dikenakan BAMD. Namun dalam praktiknya saat ini, setiap produk yang dihasilkan dari komoditas tersebut harus dikenakan bea masuk serupa.

"Yang dikenakan anti-dumping itu adalah HRP. Sekarang akibat HRP dikenakan anti-dumping, shipyard atau kapal yang diimpor dikeluarkan dari wilayah kepabeanan Batam dikenakan bea masuk anti-dumping," jelas Oke.

Oke menambahkan, dengan dikenakannya BAMD kapal HRP membuat industri kapal dalam negeri kalah bersaing dengan negara tetangga. Sebab, untuk kapal yang diimpor dari negara ASEAN dan China, dibebaskan bea masuk.

"Jadi, bea masuk anti-dumping terhadap HRP enggak dihapus. Tapi harus ada perlakuan yang sama terhadap produk kapal yang diproduksi di Batam dengan kapal yang diproduksi negara lain yang masuk ke Indonesia," tandasnya.

Adapun nantinya peraturan bea masuk yang akan dikaji adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 210/2017, Tentang Tata Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai.