Tarif Tol Tak Bisa Gratis Meski Tergenang Banjir, Ini Alasannya

Rabu, 5 Oktober 2022 17:56 Reporter : Merdeka
Tarif Tol Tak Bisa Gratis Meski Tergenang Banjir, Ini Alasannya Banjir. Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Cuaca ekstrem yang terjadi di musim penghujan saat ini membuat sejumlah ruas tol seperti Tol Pondok Aren-Serpong Km 8+500 hingga Tol Jakarta Outer Ring Road Seksi S (JORR-S) tergenang banjir. Sejumlah pihak pun menuntut agar tarif tol bisa digratiskan, sebagai ganti rugi bagi pengguna jalan.

Namun, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane, Bambang Heri Mulyono menyatakan, tarif tol tidak bisa gratis begitu saja. Pasalnya, insiden banjir kerap jadi suatu hal yang berada di luar kuasa badan usaha jalan tol (BUJT).

"Menyangkut masalah gratis tol, karena masing-masing ruas itu pengelolanya berbeda, tentunya tidak bisa bahwa itu gratis. Sebab kejadian banjir ini bukan dari kejadian penguasaan badan usaha jalan tol," ujarnya dalam sesi media briefing di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (5/10).

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit mengatakan, keputusan pemberian sanksi bagi BUJT untuk urusan bencana alam, semisal pencabutan tarif tol memang membutuhkan banyak pertimbangan.

"Memang kalau kita mau memberikan sanksi itu sangat ditentukan atas sebab kejadiannya, dan apakah badan usaha bertanggung jawab atas sebab kejadian tersebut. Ini saya kira menjadi penting untuk kita mengatakan, kita beri sanksi atau tidak," ungkapnya.

Danang menceritakan, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memang pernah memberikan sanksi kepada BUJT atas insiden banjir.

Kasusnya, pengusaha jalan tol mengabaikan adanya drainase yang melintang di jalan tol sehingga seringkali tertutup. Namun untuk urusan perubahan lansekap di sekitar jalan tol seperti pemukiman yang makin bertumpuk, itu berada di luar tanggung jawab BUJT.

"Jadi kita memberikan sanksi karena tidak terpenuhinya SPM, karena drainasenya tidak sesuai dengan persyaratan teknisnya. Tapi kalau memberikan sanksi akibat adanya limpasan air yang itu muncul dari sungai yang tidak bisa jadi tanggung jawab sepenuhnya dari BUJT, memang tidak bisa kita lakukan," tegasnya.

Sebelumnya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyoroti fenomena banjir yang terjadi di sejumlah ruas tol wilayah Jabodetabek akibat hujan deras pada Selasa (4/10) kemarin. Ketua Harian YLKI Tulus Abadi meminta, pengelola jalan tol untuk mengratiskan tarif tol saat terjadi banjir.

"Apapun alasannya, jalan tol yang banjir saat hujan tidak dibenarkan. Jelas melanggar hak konsumen sebagai pengguna jalan tol. Maka saya meminta Menteri PUPR untuk gratiskan jalan tol saat banjir," kata Tulus di Jakarta, Rabu (5/10).

Selain digratiskannya tarif tol saat terjadi banjir, YLKI juga meminta dilakukannya evaluasi terkait besaran tarif yang dikenakan terhadap konsumen saat ini. Tulus menilai, fenomena banjir di ruas tol pada saat musim penghujan mengindikasikan ketidaksiapan pengelola untuk memitigasi risiko banjir.

"Karena dipastikan gagal memenuhi SPM (Standar Pelayanan Minimal) jalan tol tersebut. Jika tidak mampu mengatasinya, koreksi tarif tol eksisting tersebut," beber Tulus.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com [azz]

Baca juga:
Jalan Tol Pondok Aren - Serpong Baru Bebas Banjir Setelah Mei 2023
Terungkap, Ini Penyebab Jalan Tol Pondok Aren-Serpong Kerap Banjir saat Hujan Deras
YLKI Minta Pengelola Gratiskan Tarif Tol yang Terendam Banjir
Lepas 3 Ruas Tol ke INA, Hutama Karya Bakal Kantongi Rp34 Triliun
Bocoran Tarif Tol Cibitung-Cilincing dan Serpong-Balaraja
Viral Marah-Marah saat Tilang Pengendara, Anggota Polsek Cijeruk Diperiksa Propam

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Opini