Merdeka.com - Wajar jika target deviden BUMN tahun buku 2013 sebesar Rp 40 triliun tidak tercapai. Sebab, target tersebut dinilai terlalu tinggi. Tak tercapainya target tersebut tidak lepas dari kurangnya lobi kementerian BUMN dengan DPR untuk menurunkan target setoran BUMN ke negara.

"Itu target deviden yang ditetapkan terlalu tinggi dan selama ini tidak ada pembicaraan yang intensif dan kurangnya lobi dari kementerian BUMN kepada DPR," ujar pengamat BUMN Said Didu kepada merdeka.com, Kamis (10/4).

Mantan sekretaris menteri BUMN ini memandang, seharusnya target dividen BUMN yang rasional sekitar Rp 32 triliun sampai dengan Rp 35 triliun. Ke depannya, penentuan target dividen BUMN harus lebih rasional. "Kalau sekarang itu ketinggian," jelasnya.

Dia mencontohkan seperti perusahaan perkebunan harusnya dikenakan penyetoran dividen sekitar 25-30 persen dari laba. Alasannya, karena perkebunan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Begitu juga perusahaan perbankan yang idealnya dikenakan persentase yang sama. Sehingga, perbankan dapat menyalurkan kredit dalam jumlah besar ke nasabah.

"Intinya perusahaan yang membutuhkan investasi besar jangan ditarik dividen dalam jumlah besar. Kalau yang biasa itu bisa ditarik dalam jumlah tinggi. Yang biasa itu seperti bandara, pelabuhan. Pertambangan yang biasa saja juga bisa ditarik dividen besar," jelasnya.

Sebelumnya, Kementerian BUMN memastikan capaian target deviden tahun buku 2013 untuk dibayarkan dalam APBN 2014 tidak tercapai. Dari target Rp 40 triliun, implementasinya hanya sekitar Rp 37,5-38,5 triliun.

"Ini dividen tahun buku 2013 yang akan dibayarkan dalam APBN 2014," wakil menteri BUMN, Mahmuddin Yasin usai rapim di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Kamis (10/4).

Dia mengklaim sudah berusaha memenuhi target dividen sebesar Rp 40 triliun, namun BUMN dihadapkan pada kondisi yang tidak stabil. Ditambah, keharusan memenuhi kebutuhan ekspansi dari perusahaan plat merah. "Situasinya tidak memungkinkan," ucapnya.