Follow
Target Sertifikasi 5,9 Juta Lahan di 2023, Pemerintah akan Petakan Tanah Lewat Drone
Merdeka.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, target menuntaskan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada 2025. Untuk mengejar realisasi sertifikasi tanah tersebut, Kementerian ATR/BPN akan menggunakan drone dalam pembuatan Peta Tematik Pertanahan dan Ruang (PTPR).
Lewat langkah tersebut, Hadi memproyeksikan sekitar 5,9 juta bidang tanah dapat tersertifikasi pada 2023 mendatang.
"Saya yakin dengan terobosan baru itu akan bisa melebihi 5,9 juta bidang. Dengan satelit drone kita akan tahu tempatnya di mana. Wilayah PTSL itu akan kita umumkan ke masyarakat supaya melaksanakan pemasangan patok secara serentak," kata Hadi Tjahjanto di Jakarta, dikutip Selasa (20/12).
-
Apa target Kementerian ATR/BPN di tahun 2024? 'Saya minta kepada seluruh jajaran untuk lebih spartan lagi dalam mencapai target Kementerian di antaranya saya harap di tahun 2024 ini kita harus mewujudkan 100 Kota/Kabupaten Lengkap di seluruh Indonesia. Realisasi penyelesaian program PTSL harus benar-benar dijaga kualitas dan kuantitas supaya tidak ada yang namanya residu,' ucapnya.
-
Apa yang sedang dilakukan Kementerian ATR/BPN? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset dengan estimasi nilai yang terselamatkan mencapai ± Rp643,9 triliun.
-
Kenapa Kementerian ATR menyerahkan sertifikat PLBN? Menurut Menteri ATR/Kepala BPN, berdaulat atau tidaknya sebuah negara dapat tercermin dari bagaimana pengelolaan wilayah perbatasannya. Oleh sebab itu, Kementerian ATR/BPN hadir memberikan kepastian hukum hak atas tanah berupa sertifikat tanah di wilayah tersebut.
-
Siapa yang menerima sertifikat PLBN dari Kementerian ATR? Kedua Sertifikat Hak Pakai tersebut diberikan kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang diwakili oleh Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur, Kementerian PUPR, Rozali Indra Saputra.
-
Dimana Menteri ATR menyerahkan sertifikat PTSL? Menteri Agraria dan Tata Ruang, Hadi Tjahjanto menyerahkan 12 sertifikat tanah milik masyarakat secara door to door di Kelurahan Jabah, Jumat (4/8).
-
Kapan Menteri ATR menyerahkan sertifikat PTSL di Kutai Kartanegara? Menteri Agraria dan Tata Ruang, Hadi Tjahjanto menyerahkan 12 sertifikat tanah milik masyarakat secara door to door di Kelurahan Jabah, Jumat (4/8).
Setelah pemasangan patok, dilakukan kadastral atau pengukuran tanah. Setelah terlihat batas tanah, dia pun meminta partisipasi masyarakat dalam pengumpulan data, baik data yuridis dan data fisik. Alhasil, bidang lahan tersebut secara sistematis akan lengkap dengan lokasi tanah yang didaftarkan.
"Untuk mencapai lebih dari 5,9 juta bidang diperlukan partisipasi aktif masyarakat. Kita akan lakukan mulai Januari (2023) ini, saya akan datang ke setiap desa," ujar Hadi.
Menurut laporan Kementerian ATR/BPN, sekitar 100 juta bidang tanah saat ini telah terdaftar di PTSL. Sampai dengan 2025, 126 juta bidang tanah ditargetkan harus tersertifikasi oleh negara.
"Sampai saat ini tanah yang sudah terdaftar itu ada 100,14 juta bidang. Sehingga sampai 2025 kurang lebih 26 juta bidang tanah lagi," pungkas Hadi.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Hadi Tjahjanto memastikan PTSL berjalan sesuai aturan dan bebas dari pungutan liar (pungli).
Baca Selengkapnya
Menteri Agraria dan Tata Ruang, Hadi Tjahjanto menyerahkan 12 sertifikat tanah milik masyarakat secara door to door di Kelurahan Jabah, Jumat (4/8).
Baca Selengkapnya
Di tahun 2024, targetnya ada 100 Kota/Kabupaten dideklarasikan sebagai Kota/Kabupaten Lengkap.
Baca Selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan tambahan anggaran tahun 2024 kepada Kementerian ATR/BPN sebesar Rp620 miliar.
Baca Selengkapnya
Saat pengukuran menggunakan alat modern sehingga mempermudah serta mempercepat proses pengukuran tanah.
Baca Selengkapnya
Selain jaminan perlindungan dari mafia tanah, dengan adanya sertifikat, masyarakat dapat meningkatkan perekonomiannya.
Baca Selengkapnya
Masyarakat diminta menjaga sertifikat tersebut, sebab surat tersebut menjadi bukti kepemilikan tanah.
Baca Selengkapnya
Hingga September 2024, Kementerian ATR/BPN telah mampu mendaftarkan 117,9 juta bidang tanah dengan menghasilkan penambahan nilai ekonomi sebesar Rp6.721 triliun
Baca Selengkapnya
AHY mengatakan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah memberikan anggaran belanja tambahan untuk 2024.
Baca Selengkapnya
Menteri ATR/Kepala BPN menyerahkan langsung secara door to door sebanyak 35 sertifikat.
Baca Selengkapnya
Dengan lengkapnya bidang tanah terdaftar di Balikpapan dapat menghindari risiko konflik antar tetangga.
Baca Selengkapnya
Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertipikasi tanah aset
Baca Selengkapnya