Merdeka.com - Pemerintah bersama DPR telah menyepakati untuk menambah target pajak pada porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014. Direktorat Jenderal Pajak mendapat jatah penambahan target pajak sebesar Rp 4,5 triliun dari pajak dan cukai.

Asian Agri Grup, yang saat ini terjerat kasus pengemplang pajak, merasa jadi korban dalam peningkatan target pajak ini. Perusahaan meminta agar pengejaran target pajak tidak membuat perusahaan tersebut bangkrut. Pasalnya, saat ini Asian Agri harus membayar denda pajak sebesar Rp 1,8 triliun.

"Kita tidak tahu kita ini korban atau target," ucap Kuasa Hukum Suwir Laut, M Asegaf ketika konfrensi pers di Jakarta, Jumat (14/6).

Asegaf sedikit menceritakan terkait kronologis kasus ini. Pengadilan negeri awalnya sempat memutuskan untuk menghukum Suwir Laut selama 3 tahun dan denda sebesar Rp 500 miliar.Suwir Laut adalah pejabat Asian Agri dengan level dua tingkat di bawah direksi. Dalam persidangan dia dituduh memalsukan data pajak perusahaan.

Namun di pengadilan Mahkamah Agung, Suwir Laut dinyatakan bersalah dan dihukum 3 tahun percobaan serta denda menjadi naik menjadi Rp 2,5 triliun dari tuntutan pengadilan negeri yang awalnya hanya Rp 500 miliar.

"Hakim menghukum melebihi daripada yang tidak diminta (Rp 500 miliar). Harusnya MA memutuskan bayar atau tidak, bukan menaikkan. Setelah memutuskan ini, hakimnya good bye (pensiun). Saya kesal dengan Hakim Agung cerobohnya dalam membuat keputusan. Dia 2 minggu saja bisa mengambil keputusan yang dokumennya setengah truk," kesalnya.

Putusan MA ini didapat dalam waktu yang relatif singkat. Pengambilan keputusan dalam dua minggu ini menimbulkan kecurigaan terhadap hasilnya.

"Ternyata hakim agung tersebut mau pensiun. Dia mau cari muka sebelum pensiun. Ini lho keputusannya dapat uang denda Rp 2,5 triliun," jelasnya.

Dalam kasus ini, akhirnya Asian Agri diwajibkan membayar denda sebesar Rp 1,8 triliun kepada Dirjen Pajak dan Rp 2,5 triliun ke Mahkamah Agung.