Merdeka.com - Pemerintah menargetkan nilai tukar Rupiah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 dikisaran Rp 13.300, menurun dari target dalam APBN-P 2016 sebesar Rp 13.500. Meski penurunan tersebut tidak signifikan, namun hal ini diyakini akan memperkuat perekonomian Indonesia.

"Potensi capital inflow dari tax amnesty adalah strategi positif dalam memperkuat Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Gedung Banggar DPR RI, Jakarta, Selasa (30/8).

Namun, lanjutnya, inflasi Indonesia masih tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain, di mana inflasinya berada dirata-rata 1 persen. Jika inflasi terus menjadi yang lebih tinggi di dunia, maka nilai tukar Rupiah tidak akan menguat.

"Implisit Rupiah harusnya turun sekitar 3 persen. Kalau inflasi kita terus menerus tinggi di dunia, saya yakin nilai tukar Rupiah kita tidak akan menguat secara signifikan," imbuhnya.

Dengan demikian, pemerintah menargetkan inflasi dalam RAPBN 2017 sebesar berada dikisaran 4 persen. Dengan demikian, nilai tukar Rupiah bisa terus menguat dan memberi efek positif untuk perekonomian Indonesia.

Sri Mulyani menambahkan, Presiden Joko Widodo telah mengimbau kepada kepala daerah untuk menurunkan harga komoditi yang selama ini menjadi penyebab tingginya inflasi. Sebab, pembangunan infrastruktur dan ketersediaan pasokan yang lebih stabil diperkirakan akan mengakibatkan stabilnya harga pangan.

"Ini ada pengaruhnya dari tarif tenaga listrik dan LPG 3 kg. Apabila iklim basah, ada kemungkinan tercipta perubahan dari sisi kemampuan menjaga suplai, terutama bahan makanan," pungkasnya.