Tantangan Reformasi Perpajakan Dalam dan Luar Negeri Saat Pandemi

Jumat, 4 Juni 2021 18:53 Reporter : Dwi Aditya Putra
Tantangan Reformasi Perpajakan Dalam dan Luar Negeri Saat Pandemi ilustrasi pajak. ©Istimewa

Merdeka.com - Senior Vice President-Economist Bank Permata, Josua Pardede menyebut, reformasi perpajakan yang digagas oleh pemerintah bukan perkara mudah di tengah situasi pandemi Covid-19. Sebab, pemerintah perlu melakukan asesmen dari waktu ke waktu untuk menciptakan reformasi perpajakan.

Selain itu, peningkatan konsumsi masyarakat serta pertumbuhan masyarakat kelas menengah juga menjadi pertimbangan dalam reformasi pajak.

"Kalau dilihat dari sisi ekspektasi pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, bahwa kalau ada recovery konsumsi sejalan bahwa spending masyarakat pulih lebih awal. Ini mendukung tariff PPN," kata dia dalam diskusi virtual, Jumat (4/6).

Josua mengatakan perubahan mengenai tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini tidak bisa dipukul rata untuk semua barang. Oleh karena itu, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu akan melakukan asesmen sesuai dengan perkembangan terkini.

"Kebijakan untuk Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi ini bagaimana kebijakan untuk yang berpenghasilan tinggi untuk berkontribusi untuk mendorong ekonomi yang belum pasti," ungkapnya.

Dia menilai apabila perkiraan pemerintah mengenai perkembangan pandemi Covid-19 ini on track maka ketidakpastian lebih banyak berasal dari eksternal. Karenanya kebijakan pajak harus disesuaikan juga dengan kondisi yang ada di dunia.

"Asesmen akan dilihat bagaimana konsumsi dan lain-lain, PPh badan seperti apa, ini tidak mudah. Ini akan disesuaikan lagi. Kuncinya adalah bagaimana penanganan covid akan berimplikasi ke pemulihan ekonomi. Sehingga arah kebijakan fiskal akan lebih clear lagi," pungkas dia.

Baca Selanjutnya: Kenaikan PPh 35 Persen untuk...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini