Merdeka.com - Tantangan ekonomi semakin berat di tengah Covid-19. Oleh karena itu, organisasi pengusaha seperti Kadin Indonesia dinilai perlu semakin berbenah dan mampu mengoptimalkan potensi di daerah.

Tak kalah penting, Ketua Kadin juga dinilai perlu juga memiliki rekam jejak bersih dan tak tersangkut kasus di masa lalu yang merugikan publik. Sekaligus sejalan dengan pemerintah.

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie mengatakan, Kadin perlu dipimpin oleh orang yang memiliki rekam jejak baik dan bersih dari kasus.

"Kadin perlu dipimpin oleh yang berpengalaman dan juga track recordnya baik dan bersih," kata Jerry dikutip Rabu (14/4).

Jerry menilai, di tengah tantangan yang makin berat, Kadin perlu dipimpin sosok pemikir, berintegritas dan punya kredibilitas. "Bagi saya lihat juga sepak terjang para calon apakah bermasalah sisi finansial sampai utang," ungkap dia.

Sementara, Pengamat Komunikasi Politik Patricia Robin mengatakan, salah satu calon Ketua Kadin yaitu Arsjad Rasjid memiliki peluang menang karena sedari awal mendapat dukungan internal, dukungan dari relasi di pemerintah dan pengurus Kadin. Asal punya strategi mendongkrak ekonomi, Arsjad punya kans besar.

"Sementara untuk Arsjad Rasjid itu memang berpotensi menang, memerlukan strategi khusus dalam mendongkrak perekonomian saat ini dan ketika pasca pandemi Covid-19," kata Patricia.

Arsjad memiliki modal terpilih karena saat ini, ia menjabat sebagai Waketum Kadin bidang pengembangan pengusaha nasional. "Ini bisa jadi modal penting juga," jelas dia.

Arsjad Rasjid sendiri komitmen untuk memperbaiki dunia usaha, bersama-sama dengan pemerintah. Arsjad, yang juga yang menjabat sebagai Presiden Direktur PT Indika Energy Tbk dan Ketua Dewan Penyantun Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), mengibaratkan, jika Kadin ibarat perusahaan, Kadin Provinsi dan asosiasi adalah para pemegang saham.

Dia menyatakan akan merangkul, mendengarkan setiap aspirasi pemegang saham, sehingga ke depannya Kadin Indonesia harus menjadi lebih baik. Arsjad memiliki visi membangun Kadin baru yang inklusif dan kolaboratif. Membangun Kadin sebagai rumah bersama.

Kemudian mendorong Kadin Indonesia untuk menjadi partner utama pemerintah dalam transformasi sektor kesehatan terutama penanganan Covid-19, dengan fokus pada implementasi vaksinasi gotong-royong.

Dia juga akan memperkuat infrastruktur kesehatan nasional yang promotif dan preventif, dan meningkatkan jumlah dan kualitas SDM kesehatan sampai ke tingkat desa. Selain itu, kita juga perlu mendorong deregulasi sektor kesehatan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan ke taraf internasional.

"Saya berharap Kadin Indonesia menjadi satu dan solid untuk dapat memenangkan persaingan dengan negara. Saya bertekad untuk membangun Kadin yang kuat di mana komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah akan lebih terstruktur, juga mendorong peran aktif dan melibatkan anggota Kadin di daerah dan juga seluruh asosiasi dalam prosesnya," tegasnya.

Kementerian Investasi Tak Hanya Nomenklatur

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani mengharapkan rencana pembentukan Kementerian Investasi oleh pemerintah tak sekadar hanya perubahan nomenklatur, tetapi juga dapat berperan lebih besar terhadap perekonomian nasional.

Menurut Hariyadi, Kementerian Investasi yang nantinya akan menggantikan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sebaiknya juga diberikan kewenangan dan fungsi yang lebih besar sehingga dapat lebih efektif menarik investasi di Tanah Air.

"Investor global hanya mau misalnya dia investasi sekarang tidak ada hambatan dan ada kepastian hasil investasinya bisa berjalan dalam jangka panjang. Sehingga mereka akan menunggu apakah perombakan ini efektif atau tidak. Mereka hanya melihat fakta lapangan, bukan cuma perubahan nomenklatur," ujar Hariyadi dikutip dari Antara, Selasa (13/4/2021).

Hal senada diungkapkan Kepala Departemen Ekonomi Centre of Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri. Yose mengatakan, Kementerian Investasi harus memiliki jangkauan yang lebih luas, termasuk ke dalam kebijakan ekonomi lainnya.

"Apakah Kementerian Investasi ini akan memiliki peran untuk menentukan kebijakan perdagangan? Perindustrian? Ketenagakerjaan? Ini yang paling penting, karena fungsi ini yang sebelumnya tidak ada di BKPM," ujar Yose.

Selama ini, lanjut Yose, BKPM hanya punya dua fungsi utama yaitu terkait menarik investasi, serta mengurus perizinan investasi. Sedangkan hal utama yang dibutuhkan investor adalah kepastian investasi dapat berjalan dalam jangka waktu yang panjang.

Kewenangan memastikan keberlangsungan usaha inilah yang selama ini tidak berada di BKPM, melainkan kementerian teknis hingga pemerintah daerah.

Oleh karena itu, Yose berharap Kementerian Investasi harus memiliki jangkauan kebijakan yang luas. Ditambah lagi, kebijakan-kebijakan investasinya juga harus memiliki visi jangka panjang, tidak hanya sekadar menarik investasi melainkan sampai memastikan usaha investor beroperasi.

Sumber: Liputan6.com