Merdeka.com - Mantan Menteri Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Tanri Abeng menceritakan alasan kini mayoritas perusahaan pelat secara keuangan lebih sehat dan fokus mencari laba. Menurutnya, ini tidak lepas dari momentum krisis ekonomi yang memicu reformasi.

Tanri Abeng mengatakan, ide melepaskan BUMN dari struktur kementerian datang dari Presiden Soeharto. Negara saat itu putar otak buat membayar pinjam USD 2 miliar kepada Dana Moneter Internasional (IMF).

Buat mewujudkannya, Soeharto memanggil Tanri yang saat itu masih menjabat Presiden Direktur Bakrie Group menghadap ke Bina Graha.

"Pak Harto bilang waktu itu punya 154 BUMN, awalnya mau dikembalikan ke menteri keuangan. Tapi beliau berpikir lagi. Menkeu ngurus fiskal saja sudah luar biasa parah. Dia ingin BUMN ditingkatkan nilainya, kalau sudah tinggi jual sebagian, jadi maksud beliau value creation melalui privatisasi," ujarnya dalam seminar "Mendorong BUMN Go International" di Jakarta, Selasa

Tanri merancang beberapa konsep pengembangan BUMN buat Soeharto, lantas ditunjuk masuk ke Kabinet Pembangunan VII pada 1998. Dia diberi posisi Menteri Negara Pendayagunaan BUMN, posisi menteri anyar, tanpa staf dan gedung.

Selama menjabat, Tanri punya kesimpulan apa penyebab BUMN di era Orde Baru justru membebani negara. Ternyata, karena peran kementerian sangat besar dalam merancang keputusan bisnis perusahaan.

"Kesimpulan saya kalau BUMN mau keluar dari birokrasi, tidak di bawah 17 kementerian, harus dikorporatisasikan," ungkapnya.

Tapi, melepas BUMN itu tetap harus ada komando dari pemerintah. Ini alasan Soeharto membentuk kementerian baru fokus mengelola perusahaan pelat merah agar lebih mandiri.

"Sebenarnya rencana pada 2010, setelah kementerian dibentuk tidak ada lagi menteri, yang ada kepala badan pembina BUMN. Karena kalau badan punya otoritas eksekusi, kalau menteri negara kan tidak," imbuh Tanri.

Kini, 15 tahun selepas Orde Baru runtuh, Tanri mengakui BUMN semakin profesional. Pertamina dan PLN bahkan berhasil masuk daftar Fortune 500, sebagai perusahaan kelas dunia.

Adapun, agar korporatisasi semakin sukses, pemerintah ke depan wajib memfasilitasi BUMN. Jangan sampai perusahaan negara dikekang seperti dulu lagi.

Salah satu pekerjaan rumah pemerintah, kata Tanri, adalah memberi kejelasan apakah aset BUMM ini milik negara atau aset yang sudah dipisahkan.

"Kalau birokrasi dilepaskan, mereka jalan. Problemnya BUMN disuruh jalan, tapi kakinya diikat. Mana mau mereka masuk penjara, sudah ambil risiko masuk penjara," tuturnya.