Tanri Abeng cerita rencana Holding BUMN sejak era Presiden Soeharto

Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pertama, Tanri Abeng angkat bicara terkait kebijakan pembentukan Holding BUMN Pertambangan yang sempat memicu pro-kontra saat ini. Menurutnya, kebijakan ini sangat bagus dan harus diakselerasi. Sebab, BUMN diharapkan bisa jadi penyeimbang pelaku ekonomi.

"Saya bisa lihat bagaimana ibu Rini (Menteri BUMN Rini Soemarno) melakukan konsolidasi di sektor pertambangan. Itu counter value power," ungkapnya dalam acara 'Apresiasi Indonesia untuk BUMN 2017' di Crowne Plaza Jakarta, Kamis (30/11) malam.

Komisaris utama PT Pertamina ini menjelaskan, dengan adanya holding BUMN, posisi pemerintah akan lebih kuat ketika berhadapan dengan kekuatan swasta dan asing yang besar.

"Harus jadi counter value power, kekuatan penyeimbang dari pelaku ekonomi. Ada swasta, swasta asing, konglomerat, korporasi. Itu menjadi kekuatan untuk bisa bernegosiasi dengan kekuatan pengusaha asing, termasuk Freeport," tegas dia.

Dia menyebut, ide holding BUMN sebenarnya sudah ada sejak Kementerian BUMN dibentuk pada zaman Presiden Soeharto.

"Waktu itu saya izin pelajari BUMN. Kesimpulan saya dari 158 BUMN itu menjadi 10 Holding company by sector, dan di atas 10 ada yang namanya national holding company," jelas dia.

"Rencana saya sepuluh tahun setelah Kementerian BUMN didirikan sudah tidak ada lagi kementerian, tapi badan pengelola. 5 tahun kemudian berarti tidak ada kementerian, tidak ada badan pengelola, tapi yang ada adalah national holding company," tandasnya.