Tanpa pemberian kuota, Menko Luhut sebut taksi online buat kredit macet meningkat
Merdeka.com - Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan pemberlakuan kuota pembatasan armada kendaraan taksi berbasis aplikasi dalam jaringan (daring/online) bertujuan untuk menghindari kredit macet. Menurutnya, jumlah kendaraan taksi online saat ini sudah melebihi kuota yang ada.
"Kalau nanti jumlahnya berlebihan, tidak ketemu equalibriumnya. 70 persen yang kredit nanti macet, kan harus diproteksi," kata Menko Luhut seperti dikutip dari Antara ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (13/3).
Dengan tingginya persaingan akibat kuota tak dijaga, maka potensi kredit kendaraan bermotor yang macet rentan terjadi. Terkait industri taksi online, pemerintah terus berupaya mengawasi usaha dan kesehatan industri tersebut dengan meminta penilaian dari berbagai pemangku kepentingan. Salah satunya industri keuangan yang memberikan kredit kendaraan bermotor.
Pemerintah telah menetapkan kuota taksi daring per wilayah di seluruh Indonesia sejak Senin (5/3). Kementerian Perhubungan telah memerintahkan perusahaan aplikasi taksi daring untuk tidak membuka penerimaan atau pendaftaran penambahan armada kendaraan.
Pemerintah juga akan mengumumkan untuk keputusan penambahan armada selanjutnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan mencapai angka peningkatan indeks literasi keuangan yaitu 65 persen dan inklusi keuangan 93 persen pada 2027.
Baca SelengkapnyaPenyaluran Kredit untuk Mobil Listrik Masih Rendah, Terkendala Tingginya Suku Bunga
Baca SelengkapnyaPertumbuhan kredit didukung oleh kinerja penjualan dan investasi korporasi yang diperkirakan terus meningkat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sepeda motor merupakan alat transportasi yang efektif untuk menerobos kemacetan di kota.
Baca SelengkapnyaGanjar bicara memiliki program bernama Kredit Lapak, kredit murah khusus untuk para pedagang pasar saat menjabat Gubernur Jateng.
Baca SelengkapnyaNilai transaksi digital banking mencapai Rp5.163 triliun.
Baca SelengkapnyaKebijakan pemutihan tidak efektif, masyarakat cenderung menunda pembayaran pajak karena menunggu pemutihan.
Baca SelengkapnyaBank Dunia yang menyebut Indonesia harus bisa menyediakan lapangan kerja berkualitas agar bisa menjadi negara berpendapatan tinggi.
Baca SelengkapnyaDengan perputaran yang cukup besar tersebut, dipastikan ekonomi daerah akan produktif mendorong meningkatnya konsumsi rumah tangga.
Baca Selengkapnya