Tanpa bank infrastruktur, MP3EI setengah hati

Merdeka.com - Pengusaha tidak menyerah menyuarakan pembentukan bank infrastruktur. Lama menghilang, wacana mengenai pentingnya peran bank infrastruktur kembali mencuat.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terus mendesak pemerintah membentuk bank infrastruktur. Tujuannya agar swasta bisa lebih berperan dalam proyek-proyek masterplan percepatan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI).

Jika lembaga itu tidak dibentuk, pengusaha melihat niat pemerintah memperbanyak sarana publik seperti jembatan atau jalan raya, hanya setengah hati.

Ketua Umum Kadin Suryo B. Sulisto menyatakan keberadaan bank infrastruktur mutlak diperlukan selama bank komersial masih belum bersedia memberi pinjaman lunak jangka panjang.

"Karena kita tahu sekarang pinjaman bank komersial di sini biasanya tidak mau memberi untuk jangka 10 tahun," ujarnya di Four Season, Jakarta, Kamis (21/3).

Alih-alih membutuhkan pendanaan jangka panjang, Kadin mengusulkan agar pemerintah membentuk bank pembangunan infrastruktur. peran bank infrastruktur di masa Orde Baru dipegang oleh Bapindo.

Suryo menilai, jika pengembangan bank tersebut tak juga dilirik, komitmen pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di Tanah Air perlu dipertanyakan. "(Dukungan pemerintah) masih harus ditunjukkan dengan mengeluarkan kebijakan yang pro infrastruktur, khususnya dalam menciptakan kondisi yang lebih memberi kemudahan pembiayaan," tegasnya.

Yang dijadikan acuan oleh Kadin adalah bank infrastruktur milik pemerintah China. Lembaga itu dijalankan sepenuhnya oleh pemerintah dan mengembangkan proyek-proyek pengusaha China, bahkan sampai ke luar negeri.

Sementara di Indonesia, bank yang fokus mengelola pembiayaan proyek infrastruktur hanya PT Indonesia Infrastructure Finance (PT IIF) yang masuk kategori perusahaan swasta non-bank.