Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani ikut terseret dalam panasnya tahun politik ini. Beberapa kali dia diserang oleh politikus terkait dengan tugas yang dijalankannya sebagai bendahara negara.

Tapi Sri Mulyani tak tinggal diam, dengan sejumlah data yang dimiliki dia menjawab semua serangan yang dialamatkan kepada pemerintah. Berikut ulasannya.

Soal pertumbuhan ekonomi

Anggota Komisi VII DPR RI, Ramson Siagian, mengkritik jika target pertumbuhan ekonomi pemerintahan Jokowi-JK pada kampanye pemilu 2014 sebesar 7 persen belum dapat diwujudkan hingga tahun kelima pemerintahan. Hal ini terlihat pada target pertumbuhan ekonomi di 2019 yang hanya 5,3 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab kritikan itu bahwa dalam menentukan target pertumbuhan ekonomi pemerintah telah memperhatikan sejumlah faktor pendorong. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam menetapkan target pertumbuhan ekonomi antara lain konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor dan belanja pemerintah. Selain itu, pemerintah juga menghitung berapa belanja yang akan dikeluarkan dalam tahun berjalan.

"Dalam APBN kami akan tetap melihat sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang memungkinkan untuk dicapai dan jadi acuan untuk perhitungan APBN 2019," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/8).

Utang Indonesia

Beberapa waktu lalu Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menyindir utang Pemerintah Rp 400 triliun yang jatuh tempo tahun 2018 sangat tidak wajar. Mendengar pernyataan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan jawaban tegas.

Menkeu menjelaskan pembayaran pokok utang tahun 2018 sebesar Rp 396 triliun, dihitung berdasarkan posisi utang per akhir Desember 2017. Dari jumlah tersebut 44 persen adalah utang yang dibuat pada periode sebelum 2015 (Sebelum Presiden Jokowi). Ketua MPR saat ini adalah bagian dari kabinet saat itu.

"Sementara itu, 31,5 persen pembayaran pokok utang adalah untuk instrumen SPN/SPN-S yang bertenor di bawah satu tahun yang merupakan instrumen untuk mengelola arus kas (cash management). Pembayaran utang saat ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi dari utang masa lalu, mengapa baru sekarang diributkan?" kata Menkeu dikutip dari akun Facebook resminya diunggah Senin (20/8).

Kenaikan dana bansos 2019

Pemerintah Jokowi-JK menaikkan dana bantuan sosial terutama anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi Rp 34,4 triliun di 2019 dari sebelumnya Rp 17 triliun di 2018. Anggota DPR Fraksi Gerindra Ramson Siagian meminta, dalam menyalurkan bansos ini pemerintah menyampaikan kepada masyarakat bahwa dana tersebut merupakan uang rakyat dan bukan uang Presiden Jokowi.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan pemerintah selalu terbuka mengenai sumber alokasi setiap dana yang disampaikan kepada masyarakat melalui media sosial. Dia juga mengatakan, penyaluran bantuan sosial tidak dilakukan hanya di 2019 tetapi juga pada tahun-tahun sebelumnya.

"Di dalam medsos Kementerian Keuangan, kami selalu mengatakan ini uang kita, ini uang rakyat. Kami malah sudah lebih dulu. Menurut saya, PKH, Bansos segala macam itu sudah lama," ujarnya saat ditemui usai rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/8).