Merdeka.com - Menyikapi gejolak perekonomian global yang belum stabil, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah memperkuat fundamental industri keuangan Tanah Air. Salah satunya dengan perbaikan Crisis Management Protocol (CMP) di sektor industri keuangan.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman Darmansyah Hadad, mengatakan perbaikan khususnya menyangkut sektor perbankan. CMP untuk sektor perbankan akan dilakukan setelah pengawasannya secara resmi berada di bawah OJK.

"Mekanisme CMP di sektor perbankan akan dialihkan ke OJK. Kita terus melakukan upaya-upaya perbaikan dalam CMP kita. Dalam proses exercise akan kita lihat mana yang jalan mana yang nggak," kata Muliaman di Gedung Kementerian Keuangan, Jumat (18/10).

Muliaman menilai, hal ini dibutuhkan untuk mengantisipasi potensi krisis yang bisa melanda sektor industri keuangan Tanah Air. Agar sektor industri keuangan Indonesia tidak terlalu terpengaruh terhadap krisis yang melanda perekonomian global.

Muliaman menilai fundamental industri keuangan yang kuat akan menjadikan industri keuangan Indonesia lebih tahan terhadap pengaruh kondisi perekonomian global.

"Bagi penyelenggara pasar yang penting dijaga itu adalah membangun fundamental pasar yang baik sehingga kepercayaan pasar berlangsung dan kinerja para emiten yang kita yakini menjalankan prinsip-prinsip governance juga bisa terjadi, terus performa perusahaannya juga bagus sehingga sahamnya juga bagus. Law enforcement jadi penting juga infrastruktur juga penting," papar Muliaman.

Muliaman menegaskan bahwa cepat atau lambat, pengurangan stimulus kebijakan ekonomi Amerika Serikat (AS) atau dikenal dengan Tappering Off akan terjadi. Sektor industri keuangan Indonesia, lanjut Muliaman, tidak akan luput dari imbas kebijakan tersebut.

Oleh sebab itu, kelak saat seluruh industri keuangan berada di bawah OJK pada 2014 mendatang, OJK akan melakukan uji coba pengawasan industri keuangan yang terintegrasi. Hal ini, tutur Muliaman, merupakan bagian dari proses membangun fundamental yang industri keuangan yang kokoh.

"2014 akan ada semacam piloting pengawasan yang terintegrasi. Pengawasan sektoral tetap jalan kemudian ada pengawasan terintegrasi yang mengikat semuanya. Itu akan kita pilotkan di awal tahun 2014," jelas Muliaman.