Tangkal Dampak Corona, Pengusaha Minta Pemerintah Bentuk Gugus Tugas Ekonomi

Sabtu, 2 Mei 2020 15:30 Reporter : Anisyah Al Faqir, Bachtiarudin Alam
Tangkal Dampak Corona, Pengusaha Minta Pemerintah Bentuk Gugus Tugas Ekonomi Wakil Ketua Umum HIPMI Eka Sastra. ©2020 Merdeka.com/Anisyah Al Faqir

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Eka Sastra, meminta pemerintah membentuk gugus tugas ekonomi dalam penanganan dampak Covid-19. Sebab, dia menilai pemerintah dan regulator keuangan masih berjalan sendiri-sendiri.

"Dari kebijakan pemerintah masalahnya kita tidak punya gugus tugas ekonomi," kata Eka dalam diskusi virtual Populi Center dan SmartFM Network bertajuk 'Ekonomi, Bisnis, dan Fiskal Saat Ini', Jakarta, Sabtu (2/5).

Dia menuturkan pemerintah yang diwakili Kementerian Keuangan membuat kebijakan fiskal sendiri. Kementerian Sosial juga berjalan sendiri. OJK dan Bank Indonesia memainkan perannya masing-masing. Sehingga menghasilkan banyak instrumen tanpa ada yang memimpin.

Dia mengapresiasi berbagai kebijakan yang telah diberikan pemerintah. Hanya saja hal itu masih berantakan dan berjalan masing-masing. Untuk itu dia mendukung pemerintah untuk membuat gugus tugas di sektor ekonomi. "Saya dukung pemerintah untuk membuat satu gugus tugas ekonomi," kata Eka.

Eka membandingkan dengan penanganan yang dilakukan di sektor kesehatan. Semua dilakukan terpadu oleh gugus tugas dan terarah. Dipimpin oleh BNPB dan bekerja secara simultan. "Ini bisa dilihat dari kesehatan, semua fokus ke kesehatan. Kalau ekonomi (belum ada)," kata Eka.

Menurutnya, selain menyelamatkan nyawa manusia dari aspek kesehatan, penting juga melakukan penyelamatan dari sisi ekonomi. Tujuannya agar masyarakat juga bisa bertahan sampai wabah ini berakhir. Sebab, masalah yang akan dihadapi setelah penanganan di sektor kesehatan yakni pemulihan ekonomi.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Kadin Suryani Motik mendukung usulan tentang Gugus Tugas Penanganan Ekonomi yang bisa menjadi tim ad-hoc bertujuan memetakan kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan sektoral untuk menangani persoalan ekonomi Indonesia. "Kita semua sepakat mendukung satu lembaga atau ad-hoc yang menangani ini (ekonomi) dengan baik," kata Suryani.

Alasan, lanjut Suryani, untuk menjelaskan koordinasi antar pihak termasuk pemerintah dengan pengusaha agar dapat menyambungkan antara kebijakan, fiskal, moneter dan sektoral.

"Kalau sekarang bisa dilihat kita (pengusaha) berjalan sendiri. Semisal OJK, Presiden bilang relaksasi untuk kredit, tetapi pelaksanaannya di perbankan itu ketika ada anggota kita untuk meminta itu relaksasi cicilan, bunga dan lainnya. Tetapi jawabannya, perbankan tidak menerima policy dari Presiden untuk itu kalau kata mereka, minta aja sama Presiden," terangnya.

Baca Selanjutnya: Hampir Semua Sektor Terpukul Hanya...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini