Merdeka.com - Megaproyek tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall) yang melewati wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, untuk tahap awal memerlukan dana Rp 3,2 triliun dari pemerintah pusat.

Proyek ini akan digroundbreaking 9 Oktober 2014. Investor swasta akan dilibatkan. Beberapa BUMD dan swasta yang sudah teridentifikasi adalah PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Jakarta Properti (Jakpro) dan PT Agung Sedayu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung menjelaskan, tidak cuma tanggul laut yang dibangun. Dalam rencana disusun Bappenas, akan dibentuk kawasan reklamasi berbentuk 'Garuda'. Bahkan, disediakan sarana transportasi terintegrasi di lokasi tersebut. Mulai dari bandar udara, jalur kereta, dan pelabuhan baru.

"Total sementara anggaran perhitungan kasar Rp 3,2 triliun. Itu nanti Rp 1,6 triliun pemprov DKI, Rp 1,6 triliun dari Kementerian PU. Alokasi pembangunan awal tiga tahun, mulai dari 2015 hingga 2017," kata CT dalam jumpa pers di Kantornya, Jakarta, Jumat (3/10).

Tapi angka Rp 3,2 triliun baru kebutuhan proyek tahap awal. Padahal hitungan Bappenas, jangka pengembangan Giant Sea Wall perlu puluhan tahun, dan dana yang dibutuhkan bisa mencapai Rp 600 triliun.

Ini sebabnya swasta ikut dilibatkan. Tugas swasta terutama mengembangkan kawasan reklamasi. Lahan tersebut dibangun di sekitar bendungan air yang tercipta setelah dibangun tanggul laut.

"Nanti yang membangun para developer, diberikan kesempatan melakukan reklamasi tanah-tanah yang dilepas di bendungan tadi," kata CT.

Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Sarwo Handayani, menjelaskan, sudah ada rencana membangun transportasi terintegrasi dengan kawasan reklamasi. Sudah masuk rencana adalah bandar udara di kawasan Marunda, Jakarta Utara. Demikian pula pelabuhan.

"Segera keputusannya akan kita rapatkan ke DKI. Kalau kereta belum," ungkapnya.

Tanggul laut hanya satu dari pelbagai program di dalam National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). CT menjelaskan, panjang tanggul ini total mencapai 33 kilometer. Tanggul laut ini penting, buat memperlambat laju penurunan tanah di Ibu Kota yang dihajar banjir saban tahun.

Pemerintah pusat berpesan, DKI Jakarta kini harus fokus menyelesaikan pembebasan lahan untuk bendungan. "Pembangunan bendungan masih ada rumah yang ditempati penduduk. Kita sepakati DKI akan siapkan tanah untuk relokasi perumahan yang terkena dampak pembangunan ini. Nantinya pembangunan akan dilakukan oleh kemenpera," kata menko.

Ditemui terpisah, Plt Menteri Perhubungan Bambang Susantono menilai perlu ada komunikasi terpadu bila di sekitar kawasan reklamasi Giant Sea Wall hendak dibangun moda transportasi terintegrasi. Sebab, tak jauh dari situ sudah ada Pelabuhan Tanjung Priok. Termasuk bila Pemda ingin menempatkan bandara.

"Tadi baru dilaporin kabalitbang. Kita lihat tata ruang udara darat seperti apa, apa sesuai dengan pengembangan regional," kata Bambang.