Merdeka.com - Keinginan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pengembangan Blok East Natuna terus terkendala. Hingga saat ini, negosiasi terkait sistem kontrak menjadi kendala utama terhambatnya pengembangan Blok East Natuna.‎

Alotnya negosiasi antara pemerintah dengan konsorsium yang ‎terdiri dari PT Pertamina (Persero), ExxonMobil dan PTT EP Thailand masih belum menemui titik terang. Konsorsium masih memiliki beberapa pandangan berbeda yang perlu dipertimbangkan.‎

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar mengatakan saat ini pemerintah terus mendorong negosiasi tersebut agar bisa dipercepat. Sebab, penandatangan kerja sama dalam kontrak tersebut belum lama ini batal.‎

"Negosiasi masih berlangsung kita‎ tengah mendorong. Kita inginkan tadinya agreement dua minggu yang lalu harusnya," ujar Arcandra di Crown Plaza, Jakarta, Selasa (6/12).

Mantan Menteri ESDM ini menjelaskan, beberapa persyaratan dan aturan yang ditawarkan konsorsium kepada pemerintah dinilai belum memberi keuntungan bagi negara. Hal ini membuat ESDM masih terus mencari celah agar syarat maupun sistem tercapai dengan saling menguntungkan.‎

"Prosesnya tertunda sedikit agar hal yang berkaitan dengan term yang tidak menguntungkan itu ada obatnya. Sebentar lagi," pungkasnya.